Tokoh Agama: Kami Akan Bicara Lebih Keras

JAKARTA, KOMPAS.com — Para tokoh agama menilai, pemerintah tidak mampu menangkap dan menyerap aspirasi yang disampaikan para tokoh lintas agama dalam pertemuan dan dialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung 17 Januari lalu. Mereka diundang setelah sepekan sebelumnya melansir sejumlah kebohongan pemerintah. Romo Franz Magnis-Suseno mengatakan, pemerintah terkesan hanya mendengar lalu mengadu data. Hal itu dikatakannya dalam konferensi pers bersama di Gedung KWI, Jakarta, Kamis (20/1/2011). Oleh karena itu, kata Romo Magnis, para tokoh agama akan bersuara lebih keras.

"Kami berpendapat bahwa demoralisasi publik berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Perlu adanya perubahan, gereget dan kejujuran yang baru dari pemerintah. Maka dari itu, gerakan ini tidak akan berhenti dan akan bicara lebih keras lagi," katanya.

Pertemuan selama 4,5 jam itu, meski berlangsung interaktif, dinilai tidak menyentuh persoalan yang menjadi keprihatinan para tokoh lintas agama. Beberapa hal yang menjadi keprihatinan para tokoh adalah berbagai persoalan bangsa, di antaranya dari aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta penegakan hukum.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, pesan yang disampaikan para tokoh lintas agama lebih bersifat moral. Pesan itu, menurut dia, seharusnya disikapi pemerintah dengan memerhatikan secara substansial. Yang terjadi, respons yang diberikan dinilai Din tidak substansial.

"Saya sedih ketika melihat sikap pemerintah yang mengalihkan persoalan sehingga keluar dari substansinya," ujarnya.

Din juga mengingatkan pemerintah agar tidak terdistorsi dan melupakan kesejahteraan masyarakat. Hadir dalam pernyataan bersama ini Ketua Maarif Institute Syafii Maarif, Ketua Perhimpunan Gereja Indonesia Andreas Yewangoe, Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Martinus Situmorang, Romo Franz Magnis-Suseno, dan KH Salahuddin Wahid.