JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi rencana pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para tokoh lintas agama yang dijadwalkan hari ini.
Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendi Yusuf mengungkapkan, seharusnya pertemuan kedua pihak tersebut rutin dilakukan, bukan hanya sebagai reaksi pemerintah terhadap 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan tokoh lintas agama.
"Itu harus seringlah. Paling tidak setahun sekali, supaya nyambung pikiran-pikiran Presiden yang bersumber dari menteri-menterinya dengan tokoh agama yang bersumber dari pengikutnya," kata Slamet di kantor MUI, Jakarta, Senin (17/1/2011).
Dengan bertemunya kedua pihak tersebut, menurut Slamet, Presiden dapat menjelaskan secara langsung hal-hal yang dipersoalkan para tokoh agama dalam rumusan 18 kebohongan tersebut. Dan sebaliknya, para tokoh agama dapat menjelaskan secara langsung yang menjadi alasan mereka menyatakan 18 kebohongan pemerintah itu. "Datanya, kalau perlu, ditunjukkan. Kalau perlu, masing-masing bawa datanya," ujarnya.
Terkait dengan 18 kebohongan pemerintah yang dinyatakan para tokoh agama tersebut, Slamet menilai pernyataan itu merupakan bentuk bantuan dari tokoh agama kepada pemerintah. Pernyataan tersebut merupakan ajakan tokoh agama agar pemerintah menginstrospeksi diri dan mulai mawas diri. "Apalagi ini baru awal tahun," lanjutnya.
Ia juga mengatakan, pernyataan para tokoh agama tersebut tidak hanya ditujukan kepada presiden, tetapi juga sebagai teguran terhadap kinerja para menteri. "Ini sebagai ajakan agar Presiden lebih mendorong menterinya untuk bekerja sungguh-sungguh. Sebagai cambuk, jangan hanya membuat laporan-laporan saja," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.