Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesaksian Devina Perlu Didalami

Kompas.com - 04/01/2011, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri bisa mendapatkan petunjuk lebih jauh mengenai dugaan kepergian Gayus ke Singapura pada 30 September 2010, seperti kesaksian Devina, salah seorang pembaca Harian Kompas. Keterangan Devina bisa didalami oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan kejelasan mengenai benar atau tidaknya mantan pegawai Ditjen Pajak itu sempat "pelesir" ke Singapura.

Anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, mengatakan, polisi bisa memanggil dan memeriksa Devina. "Ini tantangan bagi Polri, Surat Pembaca atau keterangan Devina bisa ditindaklanjuti, panggil Devina. Tanya apa bukti atau keterangan lebih jauh dari apa yang dia sampaikan di Surat Pembaca Kompas," ujar Bambang, Selasa (4/1/2011), kepada Kompas.com.

Jika tidak dikonfirmasi, kesaksian tersebut dinilai hanya menjadi praduga. Dengan mendalami keterangan Devina, pihak kepolisian bisa mengorek banyak informasi secara lebih detail. "Selain dia, siapa saja yang kemungkinan melihat orang yang mirip Gayus itu. Nanti kan bisa ditanya duduknya di kursi nomor berapa untuk dilacak siapa yang duduk di sebelahnya dan banyak yang bisa digali lagi," kata politisi Partai Golkar ini.

Namun, pemeriksaan kepada Devina lebih untuk mengungkap kesaksiannya, bukan untuk menekan atau melakukan intimidasi. Selain itu, menurut Bambang, jika benar Gayus ke Singapura maka hal itu terjadi dengan melibatkan banyak pihak.

"Katanya kan paspor sudah ditahan. Kalau pergi, pakai paspor atas nama siapa. Tapi, sulit juga kalau tidak ada bukti masuk ke sana," ujarnya. Namun, bagi Bambang, jika benar Gayus ke Singapura, bukanlah hal yang mengejutkan.

Menurutnya, meski berada di tahanan, Gayus membutuhkan banyak uang. Kepergiannya ke Singapura, diduganya, bisa saja untuk mencairkan uang yang ditabungnya di negara tersebut. "Orang-orang seperti Gayus itu banyak yang menaruh uangnya di Singapura. Jadi untuk mencairkan, mentransfer, harus datang sendiri. Sejak awal dia jadi sapi perahan. Bagaimanapun juga butuh dana besar sebagai tahanan dan terdakwa," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

    Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

    Nasional
    Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

    Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

    Nasional
    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Nasional
    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Nasional
    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Nasional
    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Nasional
    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Nasional
    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com