Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendukung Keistimewaan Mulai Demo

Kompas.com - 01/12/2010, 14:54 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam berbagai elemen, seperti Paguyuban Dukuh DIY, Paguyuban Kepala Desa, Perangkat Desa Se-DIY, Gerakan Semesta Rakyat Jogja, Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, dan elemen masyarakat yang lain berunjuk rasa di DPRD DIY, Rabu (1/11/2010).

Mereka menyebut aksi ini sebagai pemanasan aksi massa yang akan digelar lebih besar berikutnya. Aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara aparat keamanan dan peserta unjuk rasa.

Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 12.15 di halaman DPRD DIY. Massa langsung berorasi. Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semarsembogo Sukiman membacakan pernyataan sikap meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengubah draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY tentang pengisian jabatan guberur dan wakil gubernur diatur melalui mekanisme penetapan.

"Konsep pemilihan ataupun parardhya adalah konsep yang tidak cocok dan tidak bisa diterima. Kami menolak draf yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat," kata mereka.

Unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan. Ini berawal dari kekecewaan peserta unjuk rasa karena tidak segera ditemui unsur pimpinan DPRD DIY. Saat itu seluruh komisi di DPRD sedang membahas redesain rancangan APBD DIY 2011.

Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Ismaya Mulyadi bersama beberapa orang lantas berupaya masuk ke ruang Komisi A meminta anggota DPRD DIY menemui mereka. Namun, hal itu dicegah beberapa aparat keamanan sehingga terjadi aksi dorong-mendorong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com