Referendum Tidak Dimungkinkan oleh UU

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, referendum tidak dimungkinkan undang-undang. Tidak ada satu pun perundang-undangan yang menjelaskan tentang referendum sehingga tidak mungkin dilaksanakan.

"Di undang-undang tidak ada tentang refrendum. Contohnya di UU Pemerintahan Daerah tentang Pemilukada itu tidak ada soal referendum, padahal sudah berdasarkan pertimbangan DPRD sana. Jadi referendum tidak dimungkinkan undang-undang," ungkap Menhuk dan HAM Patrialis Akbar, Rabu (1/12/2010) di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut Patrialis, referendum memang merupakan hak, tetapi dalam penegakan hak di Indonesia harus dibatasi dengan undang-undang dan norma-norma. "Oleh karena negara kita tidak ada peraturan soal referendum, maka tidak dimungkinkan dilakukan referendum untuk pisah ataupun untuk hal lainnya," ucap Patrialis.

Kisruh RUU Keistimewaan Yogyakarta ini muncul setelah Presiden SBY mengeluarkan pernyataan bahwa sistem monarki tidak sesuai dengan semangat kepala daerah.