Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Larang Kadernya ke Luar Negeri

Kompas.com - 30/10/2010, 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melarang kadernya di DPR ikut kunjungan kerja ke luar negeri. Larangan itu disampaikan mengingat Indonesia saat ini sedang berduka akibat bencana yang terjadi belakangan ini. Namun, bila kondisi sudah membaik, kunjungan kerja tersebut wajar dilakukan.

"Saya sudah mengeluarkan instruksi Fraksi Gerindra di DPR untuk tidak ada perjalanan ke luar negeri dalam rangka apa pun. Rakyat sedang kesusahan. Kami tidak izinkan walaupun ada programnya," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Rapat Pimpinan Nasional III Gerindra di Hotel Redtop, Jakarta, Sabtu (30/10/2010).

Kunjungan kerja ke luar negeri, kata Prabowo, tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Anggaran yang dikeluarkan pun dinilai cukup besar dan tidak efisien. "Lebih efisien mengundang ahli-ahli dari luar, lebih hemat uangnya. Ini sensitif bagi rakyat kita," tambahnya.

Mengenai sanksi bagi kadernya yang melanggar aturan untuk tidak ke luar negeri tersebut, Prabowo mengatakan akan memberi teguran sesuai dengan AD/ART partai.

"Kalau di AD/ART kan ada teguran. Surat teguran pertama, kedua, kita panggil majelis etik. Tapi tidak begitulah, kita kan kekeluargaan. Disindir saja pun sudah ngerti," paparnya. Prabowo tidak akan langsung mengeluarkan kadernya yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, tahun ini adalah tahun pertama kadernya menjabat di DPR.

"Kami maklumlah, banyak anggota baru kami di parlemen belum pernah ke luar negeri. Tahun pertama ini bolehlah. Tahun kedua bisa moratorium," pungkasnya.  

 

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com