Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Agama, Parpol Harus Bertindak

Kompas.com - 24/10/2010, 19:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Eksekutif bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow menyatakan bahwa banyak pihak yang beranggapan agama gagal dalam meredam konflik kekerasan, dan justru memproduksi kekerasan itu sendiri. Tapi, pandangan tersebut bukanlah karena faktor agama tapi karena faktor di luar institusi agama yang tidak bertindak, seperti partai politik.

"Di dalam konflik kekerasan atas nama agama ini parpol berperan penting dalam memediasi kelompok agama yang menggunakan kekerasan untuk kembali ke fitrahnya. Kami semua resah dengan kekerasan atas nama agama ini, harus dicari jalan keluarnya," ucap Jeirry.

Dia melihat ada pola kekerasan yang digunakan kelompok tertentu untuk menjalankan aksinya. Menurut Jeirry, selama ini kelompok kekerasan itu memang sengaja memfokuskan perhatian pada isu-isu berbau agama.

"Saya yakin mereka kecil tapi enerjinya banyak karena cuma isu-isu agama saja yang dipelototi. Butuh partai yang mau menyurakan ini, dan juga mengingatkan pemerintah untuk bertindak tegas tapi tidak represif agar tidak dicap melanggar HAM," ucapnya.

Berdasarkan pengalaman, lanjut Jeirry, apabila pemerintah menindak tegas kelompok tersebut cenderung takut. Dia mengungkapkan, meski berjumlah kecil, kelompok ini melakukan aksi kekerasannya secara menyebar.

"Contohnya, di daerah Jawa Barat setelah Taman Yasmin, Bogor lalu Ciketing, Bekasi mendapatkan sorotan nasional, mereka kini lalu berpindah ke daerah Jawa Tengah yang masih kurang disorot," ungkap Jeirry.

Jika menilik data, PGI mencatat kekerasan pada gereja tahun 2004-2010 mencapai 156 kasus. Khusus untuk tahun 2010, sudah ada 39 gereja yang dikosongkan.

"Baru-baru ini di Surakarta juga ada pelemparan molotov ke gereja," kata Jeirry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com