Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Soeharto, Ada 9 Tokoh Lainnya

Kompas.com - 17/10/2010, 10:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menegaskan, tidak benar jika cuma mantan Presiden RI, almarhum H Muhammad Soeharto, yang akan diusulkan oleh pemerintah menjadi Pahlawan Nasional. Selain HM Soeharto, ada sembilan orang lagi yang akan diusulkan oleh Kementerian Sosial kepada Dewan Jasa dan Kehormatan untuk diproses lebih dulu dan baru ditetapkan oleh Presiden. Kebetulan Sekretaris Dewan Jasa dan Kehormatan adalah Sekretaris Militer Presiden.

Demikian disampaikan Dipo Alam kepada Kompas, Minggu (17/10) pagi ini di Jakarta. "Jadi, tidak benar jika yang mau diangkat jadi Pahlawan Nasional itu cuma Pak Harto. Ada sembilan orang lagi yang diusulkan Kementerian Sosial kepada Dewan Jasa dan Kehormatan," tandas Dipo, yang mantan aktivis mahasiswa tahun 70-an itu.

Menurut Dipo, dari sembilan orang itu, selain Soeharto ada ulama besar Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur, mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, J Leimena dan lainnya. "Yang diusulkan masyarakat kepada Kementerian Sosial ada 18 orang, akan tetapi yang dipilih 10 orang. Ya, di antaranya Pak Harto, Bang Ali, Gus Dur dan Leimena itu," kata Dipo lagi.

"Mari berpikir positif. Jadi, pemerintah akan memprosesnya berdasarkan usulan masyarakat dengan pertimbangan jasa-jasa yang telah diberikannya selama hidup, seperti Gus Dur yang tokoh agama, Pak Harto mantan Presiden, tokoh daerah Leimena, mantan Gubernur DKI Bang Ali dan lainnya," katanya.

Dipo menduga informasi yang menyebutkan bahwa hanya HM Soeharto yang akan diangkat oleh pemerintah menjadi Pahlawan Nasional adalah upaya untuk menyebar ketidaksukaan mahasiswa dan elemen lainnya kepada pemerintah agar mereka mau ikut dalam aksi demo menggulingkan pemerintah pada tanggal 20 Oktober mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

    Nasional
    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

    Nasional
    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    Nasional
    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

    Nasional
    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Nasional
    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Nasional
    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Nasional
    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Nasional
    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com