Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Soeharto, Ada 9 Tokoh Lainnya

Kompas.com - 17/10/2010, 10:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menegaskan, tidak benar jika cuma mantan Presiden RI, almarhum H Muhammad Soeharto, yang akan diusulkan oleh pemerintah menjadi Pahlawan Nasional. Selain HM Soeharto, ada sembilan orang lagi yang akan diusulkan oleh Kementerian Sosial kepada Dewan Jasa dan Kehormatan untuk diproses lebih dulu dan baru ditetapkan oleh Presiden. Kebetulan Sekretaris Dewan Jasa dan Kehormatan adalah Sekretaris Militer Presiden.

Demikian disampaikan Dipo Alam kepada Kompas, Minggu (17/10) pagi ini di Jakarta. "Jadi, tidak benar jika yang mau diangkat jadi Pahlawan Nasional itu cuma Pak Harto. Ada sembilan orang lagi yang diusulkan Kementerian Sosial kepada Dewan Jasa dan Kehormatan," tandas Dipo, yang mantan aktivis mahasiswa tahun 70-an itu.

Menurut Dipo, dari sembilan orang itu, selain Soeharto ada ulama besar Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur, mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, J Leimena dan lainnya. "Yang diusulkan masyarakat kepada Kementerian Sosial ada 18 orang, akan tetapi yang dipilih 10 orang. Ya, di antaranya Pak Harto, Bang Ali, Gus Dur dan Leimena itu," kata Dipo lagi.

"Mari berpikir positif. Jadi, pemerintah akan memprosesnya berdasarkan usulan masyarakat dengan pertimbangan jasa-jasa yang telah diberikannya selama hidup, seperti Gus Dur yang tokoh agama, Pak Harto mantan Presiden, tokoh daerah Leimena, mantan Gubernur DKI Bang Ali dan lainnya," katanya.

Dipo menduga informasi yang menyebutkan bahwa hanya HM Soeharto yang akan diangkat oleh pemerintah menjadi Pahlawan Nasional adalah upaya untuk menyebar ketidaksukaan mahasiswa dan elemen lainnya kepada pemerintah agar mereka mau ikut dalam aksi demo menggulingkan pemerintah pada tanggal 20 Oktober mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com