KPK Diminta Awasi Proyek Gedung DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi meminta rencana pembangunan gedung baru DPR dikaji ulang. Dana Rp 1,6 triliun yang disiapkan serta rancangan bangunan yang disosialisasikan dinilai terlalu mewah.

Bahkan, Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Suding, mengatakan, jika rencana ini terus berlanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi pelaksanaannya. "Kalau pembangunan dilanjutkan, KPK harus mengawasi. Jangan sampai ada penyimpangan yang terjadi," kata Suding, dalam diskusi "Gedung Baru Buat Siapa?" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

Ia mengatakan, sejak awal wacana ini bergulir, fraksinya sudah menyuarakan penolakan. Ternyata, ada pula upaya-upaya untuk menyatukan suara DPR agar menyetujui rencana yang dikawal Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ini.

"Banyak pihak yang menghubungi Fraksi Hanura supaya menerima dan tidak melakukan penolakan. Tapi, tidak ada alasan bagi kami untuk menerima. Karenanya, kalau berlanjut, KPK harus mengawasi," kata Suding.