ICW Demo di Depan Gedung DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), menyikapi rencana pembangunan gedung baru DPR berfasilitas mewah, yang memakan dana senilai Rp 1,6 triliun.

Pukul 13.35, rombongan ICW yang berjumlah sekitar sepuluhan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan pagar Gedung DPR di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.

Mereka membawa kolam renang plastik berisi bola, berpakaian seperti layaknya perenang, dan seseorang yang hendak melakukan spa, bermain dan ber-spa di dalam kolam renang plastik sebagai perwujudan fasilitas kolam renang mewah dan spa yang rencananya akan dibangun di gedung DPR yang baru.

Berbagai spanduk bertuliskan "Tolak Gedung Baru DPR" dan "Mau Mewah Kok Pake Uang Rakyat" diunjuk-unjukkan sebagai tanda protes kepada para anggota DPR.

"Kita menolak pembangunan gedung DPR yang baru. Masih banyak sektor lain yang harus diperhatikan selain pembangunan gedung yang menghabiskan dana 1,6 triliun," ucap Abdullah Dahlan, peneliti ICW, di sela-sela orasinya meneriakkan penolakan pembangunan gedung baru DPR, Rabu (1/9/2010) di depan Gedung DPR, Jakarta.

Diungkapkannya, anggaran pembangunan gedung DPR baru lebih tepat dialokasikan untuk sektor publik yang lebih membutuhkan, dengan asumsi jika untuk pembangunan gedung DPR baru menghabiskan anggaran sebesar 1,6 triliun, artinya untuk 560 anggota menghabiskan anggaran Rp 2,8 miliar per ruangan.

"Bila dibandingkan dengan standar biaya pembangunan untuk gedung sekolah nilainya Rp 50 juta per ruang kelas, maka dengan anggaran gedung DPR tersebut dapat membangun sebanyak 32.000 gedung sekolah baru," tuturnya yang pada saat itu berperan sebagai Ketua DPR dengan memakai kemeja abu-abu dan dasi berwarna merah.

Ditegaskannya, grand design gedung supermewah yang dilengkapi dengan kolam renang, fasilitas fitnes, spa, dan tempat kuliner merupakan upaya pemborosan terhadap anggaran negara. "Kalau mau bangun gedung baru, pakai uang dari DPR saja dan tidak seharusnya dibebankan dari uang rakyat," lanjutnya menegaskan.