Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Terlambat SBY Peringatkan Malaysia

Kompas.com - 27/08/2010, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Indria Samego, berpendapat, komunikasi merupakan kunci penyelesaian persoalan Indonesia-Malaysia. Menurutnya, belum terlambat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomunikasi langsung dengan PM Malaysia, memperingatkan agar Pemerintah Malaysia, khususnya Menteri Luar Negeri Malaysia, tidak berlebihan menanggapi aksi protes Indonesia.

"Dia (SBY) kontak langsung ke sana (Malaysia), tolong Menlu jangan ulangi lagi ucapan-ucapan yang membakar," kata Indria di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Ucapan-ucapan Pemerintah Malaysia yang berlebihan tersebut, kata Indria, dapat menimbulkan kemarahan rakyat, baik di Indonesia maupun Malaysia.

Pemerintah Indonesia pun sebaiknya tidak dengan keras menanggapi pernyataan-pernyataan Pemerintah Malaysia. "Kalau sama-sama keras, menimbulkan suasana kontra produktif akan ada rasa insecure (tidak aman) bagi orang Indonesia yang ada di sana," katanya.

Sebelumnya, Menlu Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman, menyatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan travel advisory menanggapi aksi keras organisasi massa di Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia.

Menurut Indria, pernyataan Menlu Malaysia tersebut hanya luapan emosi personal. "Saya kira apa yang disampaikan pimpinan Malaysia itu merespons demonstrasi kita di kedutaan. Sebetulnya tidak ada masalah. Yang demo itu bukan people, itu dimobilisasi," katanya.

Untuk menyelesaikan persoalan dengan Malaysia, kata Indria, jajaran pemerintahan harus membangun hubungan komunikasi dengan pimpinan Malaysia. "Jadi SBY harus membangun hotline dengan pimpinan Malaysia," ujarnya.

"Semua komunikasinya, Presiden dengan Perdana menteri, Marthy dengan Menlu, Muhaimin (Menakertrans) dengan Menaker, semua elemen itu bahu-membahu," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com