NU Anjurkan Kiai Tak Shalatkan Koruptor

Kompas.com - 22/08/2010, 12:19 WIB
EditorIgnatius Sawabi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menegaskan tidak pernah mengeluarkan fatwa mengenai larangan untuk melakukan shalat jenazah bagi koruptor yang beragama Islam. Menurut PBNU, hukum menyelenggarakan shalat jenazah adalah fardu kifayah.      Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam siaran pers yang diterima pada Minggu (22/8/2010) mengemukakan, yang difatwakan adalah bahwa para ulama atau kiai dianjurkan untuk tidak ikut menshalatkan jenazah koruptor sebagai sebuah sanksi sosial untuk tindak pidana korupsi.      Penegasan ini penting disampaikan PBNU terkait banyaknya kalangan yang salah faham terhadap fatwa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, 25-28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.      Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan, fatwa agar para ulama tidak menshalatkan jenazah koruptor itu berdasar pada hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi memerintahkan agar para sahabat menshalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Khaibar. Namun, Nabi tidak ikut menshalatkannya.      Para sahabat kemudian bertanya mengapa Nabi tidak ikut menshalatkan jenazah tersebut. Nabi bersabda, "Sesungguhnya sahabatmu ini telah melakukan korupsi di jalan Allah".      Setelah sahabat memeriksa, ternyata mereka menemukan bahwa sahabat yang meninggal itu telah mengambil dan menyembunyikan harta rampasan perang senilai dua dirham sebelum harta-harta itu dibagi.      "Jadi, NU mengikuti Nabi menyarankan agar para ulama tidak ikut menshalatkan jenazah koruptor. Tapi shalat jenazah tetap harus dilakukan karena hukumnya fardu kifayah yang berarti harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Maka biarlah yang menshalatkan orang lain saja, atau keluarganya," kata Said Aqil.      Menurut dia, fatwa agar ulama atau kiai tak menshalatkan jenazah itu dimaksudkan agar memunculkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. "Sekarang ini korupsi di Indonesia sudah sangat akut maka perlu ada sanksi sosial buat para koruptor," kata Said Aqil Siradj.      Khatib Aam PBNU KH, Malik Madani, yang sebelumnya memunculkan kembali fatwa ini menambahkan, anjuran agar para ulama tidak menshalatkan jenazah koruptor itu juga dimaksudkan agar tidak timbul kesan bahwa ulama melegitimasi tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh para koruptor.      "Ini agar mereka yang akan melakukan korupsi berpikir bahwa kelak kalau mereka mati jenazah mereka tidak akan pernah dishalatkan oleh ulama. Di beberapa daerah yang masih memegang kuat ajaran Islam, fatwa ini menjadi pukulan berat atau menjadi semacam sanksi sosial," katanya.      Ia mengatakan, hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak menshalatkan jenazah koruptor itu didukung oleh riwayat yang kuat. "Hadis ini diriwayatkan oleh lima periwayat hadis selain Tirmidzi. Penjelasan terhadap hal itu antara lain bisa dilihat dalam kitab Nailul Author karya As-Syaukani," katanya.      Terkait beberapa komentar mengenai fatwa NU ini, Malik Madani berharap, para tokoh termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap PBNU agar tidak timbul kesalahpahaman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.