Hasyim: Wajar SBY Beri Besannya Remisi

Kompas.com - 21/08/2010, 22:24 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Muzadi menilai wajar pemerintah memberi remisi dan grasi terhadap sejumlah koruptor, termasuk Aulia Pohan yang merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Karena sistemnya memungkinkan," kata Hasyim menjawab wartawan tentang pro dan kontra pemberian remisi pada koruptor di Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Bahwa hal itu bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi, kata Hasyim, memang tidak bisa disangkal. Namun, persoalannya sistem mengizinkan.

Hanya saja, lanjut Hasyim, seharusnya pemberian remisi kepada koruptor itu mestinya tidak hanya kepada beberapa gelintir orang.

"Beri saja semua terpidana korupsi remisi atau grasi, toh mereka bukan koruptor kakap. Kalau tidak mampu menangkap koruptor kakap, buat apa sok gagah," katanya.

Pada kesempatan itu Hasyim kembali mengingatkan bahwa untuk memberantas korupsi di Indonesia yang sudah sedemikian mengakar tidak akan pernah bisa jika hanya diserahkan kepada lembaga setingkat komisi.

"Harus berbentuk gerakan nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Itu baru bisa. Kalau hanya diserahkan pada komisi, maka bisanya hanya menangkap koruptor, itu pun bukan yang jenis kakap," kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Depok tersebut.

Negara-negara yang sukses besar dalam memberantas korupsi, lanjut Hasyim, gerakannya langsung dipimpin pemimpin tertinggi di negara itu, misalnya China.

"Kalau di Hong Kong memang ditangani komisi, tapi skalanya kan kecil. Untuk Indonesia, ya, tidak bisa," katanya.

Untuk menjadikan gerakan nasional pemberantasan korupsi berwibawa, lanjut dia, maka langkah pertama adalah memastikan pemimpin gerakan, dalam hal ini presiden, bersih dari praktik korupsi, dan terus diawasi.

"Seperti di China itu, pemimpinnya memerintahkan disediakan satu peti mati untuknya jika terbukti melakukan korupsi," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

    Nasional
    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

    Nasional
    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

    Nasional
    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

    Nasional
    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

    Nasional
    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

    Nasional
    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

    Nasional
    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

    Nasional
    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

    Nasional
    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

    Nasional
    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

    Nasional
    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

    Nasional
    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

    Nasional
    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

    Nasional
    Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

    Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.