Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU: Korupsi Kejahatan Tak Termaafkan

Kompas.com - 21/08/2010, 06:58 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Masdar Farid Mas’udi, mengatakan korupsi merupakan perbuatan kejahatan luar biasa yang tak termaafkan.

"Dampak korupsi bagi sebuah negara luar biasa. Korupsi kejahatan besar yang mengancam kelangsungan sebuah negara," ujarnya ketika dihubungi, Sabtu. Peluncuran buku "Koruptor itu Kafir" yang dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Rabu sebagai jawaban atas kegelisah kedua ormas Islam terbesar di Indonesia dengan kian maraknya praktik korupsi di Tanah Air.

Buku tersebut diterbitkan Mizan dan merupakan kompilasi pemikiran ulama NU serta Muhammadiyah dalam mengampanyekan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masdar Farid Mas’udi menegaskan, peluncuran buku tersebut diharapkan menjadi terapi kejut agar masyarakat kian menjauhi perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

"Korupsi merupakan pengingkaran terhadap ajaran kebenaran. Dalam Islam, perbuatan korupsi merupakan dosa besar," papar Masdar. Oleh karena itu, melalui peluncuran buku "Koruptor itu Kafir" PBNU berharap agar umat Islam dan bangsa Indonesia menabuh genderung perang terhadap para koruptor.

Masdar mengemukakan, pengelompokan para pelaku korupsi sebagai "kafir" atau orang yang tidak percaya kepada Allah SWT, karena apa yang dilakukannya di luar koridor keimanan.

"Tidak ada orang yang korupsi saat melakukan korupsi dalam keadaan beriman. Orang korupsi melakukan kejahatan maha besar karena tidak beriman dan menuhankan kebendaan," tegas Masdar.

Lebih lanjut Masdar mengungkapkan, penyematan istilah "kafir" bagi koruptor yaitu berupa kafir "amali" atau kafir perbuatan. "Perbuatan korupsi secara prasikis masuk kategori kafir, karena merupakan kejahatan luar biasa yang mengesampingkan keyakinan kepada Allah SWT," demikian tutur KH Masdar Farid Mas’udi.

Menurut Masdar, dana yang dikorupsi oleh seorang koruptor kalau digunakan untuk kepentingan negara atau pengentasan kemiskinanan, tentu dampaknya luar biasa. Jutaan orang akan terbantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com