Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Bangga Wacananya Jadi Pro-Kontra

Kompas.com - 18/08/2010, 12:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana amandemen UUD 1945 mengenai perubahan masa jabatan presiden yang dilontarkan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul akhirnya menuai kontroversi.

Ide ini dinilai tidak elok dilontarkan di masa demokrasi Indonesia yang sudah berkembang. Namun, Ruhut justru merasa bangga ketika wacananya menjadi pro dan kontra.

"Aku bangga kalau kemudian wacanaku jadi pro-kontra. Dari tadi aku diwawancara live di TV, radio, semua media. Artinya ide gua masuk akal-kan?" katanya percaya diri kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/8/2010).

Dengan lugas pula, Ruhut menyatakan siap berjuang untuk mengegolkan wacananya tersebut. "Siapa pun yang mau mengajak debat, ayo! Yang jelas aku akan perjuangkan ini. Ini saranku pribadi sebagai ahli tata negara. Percuma emak bapakku meyekolahkan aku di Unpad kalau enggak bisa memperjuangkan ini," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Baginya, pembatasan periode kekuasaan harus diubah. Berkaca dari Amerika Serikat, Ruhut mengatakan, negara adidaya itu terbelenggu dengan kekuasaan. "Bahkan Amerika saja terbelenggu dengan pembatasan dua periode untuk presidennya. Malah kita yang harus beri contoh untuk Amerika. Amerika harus belajar ke kita," kata Ruhut.

Ia membantah bahwa mewacanakan perubahan masa jabatan presiden karena Demokrat krisis figur selain SBY. Dengan percaya diri pula, Ruhut mengatakan, Demokrat memiliki figur-figur yang siap diadu dengan sejumlah tokoh senior partai lain.

"Kami banyak calon yang bisa menjadi presiden. Calon-calon kami siap diadu dengan siapa saja. Sebut siapa, Anas misalnya diadu dengan Hatta, Puan, atau Bakrie? Siap saja. Bahkan ada Mas Agus (Agus Harimurti, putra SBY). Walau masih muda, tapi tidak kalah kalau diadu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

    Nasional
    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

    Nasional
    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

    Nasional
    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

    Nasional
    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

    Nasional
    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com