SBY: Pemekaran Solusi, Bukan Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah telah menuntaskan desain besar kebijakan strategis terkait pemekaran daerah. Desain itu sudah termasuk berapa jumlah penambahan daerah baru yang sesuai dengan Indonesia dan persyaratan pemekaran.

"Dengan demikian, pada nantinya, pemekaran merupakan solusi, bukan masalah," ujar Presiden pada jumpa pers bersama Ketua DPR Marzuki Alie, Rabu (14/7/2010) di Istana Negara, Jakarta. Jajaran kabinet menteri serta pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan komisi, serta badan legislasi DPR turut hadir dalam jumpa pers tersebut.

Marzuki pun mengatakan, DPR siap melakukan pembahasan desain besar kebijakan strategis bersama pemerintah. Keduanya sepakat, moratorium pemekaran yang masih berlaku tetap dipertahankan.

Dia juga mengatakan, DPR hingga saat ini masih terus didatangi konstituen terkait pemekaran daerah. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, ada penambahan 250 daerah baru. Dari angka tersebut, 80 persen di antaranya tidak berhasil.

Sebagai gambaran, pemekaran dinilai belum dapat menggerakkan ekonomi dan memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat. Padahal, pada setiap penambahan satu wilayah baru, ada uang negara yang keluar, baik untuk pembangunan gedung maupun infrastruktur. Ketidakefektifan ini pun diamini oleh Marzuki.

"Kami melihat, berdasarkan kajian pemerintah dan lembaga nonpemerintah serta kunjungan kerja anggota dewan, kebijakan pemekaran masih perlu penyempurnaan, terutama dari sisi aturan," ungkapnya.

Sebelumnya, Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Max Pohan mengatakan hal yang sama. Menurutnya, sekitar 80 persen dari daerah otonomi baru punya kinerja yang buruk dan tidak mampu menghimpun pendapatan asli daerah.

Daerah-daerah itu sibuk membentuk pemerintahan dan belanja peralatan, tetapi mengabaikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan mengenai hasil evaluasi pemerintah pusat, dari 31 daerah yang dievaluasi, ada 14 daerah otonomi baru atau 45,16 persen dari total sampel yang kinerjanya tidak baik.

Sekitar 80 persen daerah otonomi baru (DOB) bergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer dari pusat itu pun sebagian besar untuk membayar gaji pegawai dan melengkapi perlengkapan pemerintahan, bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sementara, peningkatan layanan kepada masyarakat yang menjadi sasaran final otonomi daerah justru tidak terpenuhi. Daerah otonomi baru itu gagal memenuhi kebutuhan dasar yang paling diperlukan masyarakat," tutur Max.

Kegagalan DOB, kata Max, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sumber pendanaan yang mendukung daerah otonomi itu sangat terbatas dan belum sanggup menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kedua, rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur daerah yang ditunjuk sebagai satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang bertanggung jawab pada pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran. "Masalah satu daerah dengan daerah otonomi baru memang berlainan dan bervariasi. Ini sama dengan hasil studi Bappenas beberapa tahun lalu. Sebagian besar memang sibuk dengan upaya pembentukan pemerintahan," ujar Max Pohan.

Meski ada catatan buruk pada DOB, pemerintah pusat masih memberikan kesempatan kepada daerah otonomi baru itu untuk memperbaiki diri. Pemerintah beralasan, pembentukan daerah mandiri butuh waktu setidaknya 5-10 tahun. "Apalagi masalah yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi. Butuh waktu panjang untuk meningkatkannya," tutur Max.