Setelah DPR dan DPD, Siapa Lagi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Bergulirnya usulan dana aspirasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah diduga sebelumnya. Meski dengan label berbeda, konsep Agenda Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D) hampir sama dengan dana aspirasi yang diusulkan Golkar.

Peneliti Anggaran Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam mengatakan, langkah DPD itu sudah diprediksi. Dia meyakini usul itu secara "latah" akan diikuti oleh parlemen di tingkat daerah.

"Inilah yang kami khawatirkan sejak awal dana apsirasi bergulir. Kalau ide (dana aspirasi) itu lolos, semua akan ikut-ikutan. Tidak hanya DPD, di DPRD juga akan ramai-ramai minta APBD dan APBN untuk dana serupa," kata Roy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2010).

Usul DPD itu dinilainya juga memanfaatkan momentum di tengah kepercayaan yang meluntur terhadap DPR pascakontroversi dana aspirasi.

"Ketika rakyat menolak usul DPR, mereka masuk dengan wajah serupa dan alasannya juga mengada-ada. Tidak beda dengan apa yang digagas Golkar," ujarnya.

Konsep dana Rp 1 miliar per desa yang pencairannya harus dengan persetujuan anggota DPD, menurut Roy, tak jauh berbeda dengan konsep gentong babi atau pork barrel di Amerika Serikat.

Dia juga memberikan catatan, DPD periode sebelumnya memiliki catatan tak cemerlang dalam program "jaring asmara" alias penjaringan aspirasi masyarakat.

"DPD seharusnya punya malu, mengusulkan program kok yang sudah ditolak. Itu pertanda DPD tidak punya visi terhadap otonomi daerah," katanya.