KONTRAS: TNI Masih Belum Siap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemulihan hak pilih TNI dalam Pemilu dinilai masih belum saatnya. Hal ini dikarenakan kekebalan hukum TNI masih sangat kuat terutama yang terkait dengan buramnya kasus-kasus HAM di masa lampau.

Demikian yang disampaikan Wakil Koordinator Badan Kerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Hariz Azhar, Rabu (23/6/2010), di Jakarta.

"Tidak ada jaminan dari pemerintah dan TNI untuk tidak mengangkat atau memberikan jabatan strategis kepada perwira-perwira TNI yang diduga terlibat dalam kasus HAM," ungkapnya kepada para pewarta.

Selain itu, KONTRAS juga menyangsikan sistem demokrasi yang ada di tubuh TNI. Institusi tersebut dianggap masih berusaha menutup-nutupi informasi yang terkait kebijakan TNI serta bisnis-bisnis ilegal yang sulit tersentuh.

"Negara yang memperkenankan hak pilih pada tentara adalah negara dengan kedisiplinan yang tinggi. Sementara Indonesia masih belum mencapai itu," tandas Hafiz.

Kebijakan sektoral komando yang berlaku dalam tubuh TNI juga dinilai masih dipertanyakan apabila hak pilih diberlakukan.

Hafiz menjelaskan, "TNI memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memobilisasi massa dengan sistemnya itu. Inilah yang mengkhawatirkan." Hal-hal itulah yang menurutnya perlu diperbaiki TNI. Lalu kapan kiranya TNI siap dipulihkan hak pilihnya? "Sampai reformasi militer di tubuh TNI selesai semua," ungkap Hafiz.