Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Pansel Pimpinan KPK Rp 3,5 Juta

Kompas.com - 26/05/2010, 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Patrialis Akbar, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menegaskan, komponen terbesar dari anggaran perekrutan pimpinan lembaga antikorupsi adalah biaya pengumuman di media massa, yakni menelan 50 persen anggaran.

Sementara itu, komponen honor pimpinan Panitia Seleksi hanya mencapai beberapa persen saja. "Honor untuk pimpinan itu sama semua, Rp 3,5 juta-Rp 4 juta per orang per bulan. Enggak mahal," ujar Patrialis kepada para wartawan, Rabu (26/5/2010) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Seperti diberitakan, Panitia Seleksi yang dipimpin Patrialis beranggotakan sembilan orang. Berikut adalah susunan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Ketua: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar
Wakil Ketua: Irjen MH Ritonga
Sekretaris: Ahmad Ubbe
Anggota:
1. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Ahmad Syafii Maarif
2. Advokat senior Todung Mulya Lubis
3. Ketua Program Pascasarjana FE UI Rhenald Kasali
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Basrief Arief
5. Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas
6. Pakar hukum tata negara M Fadjroel Falakh
7. Mantan Rektor UGM Ichlasul Amal
8. Wakil Ketua Kadin Haryadi B Soekamdani
9. Wakil Dekan II FH UI Akhiar Salmi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com