Tenaga Muda Berantas Korupsi

UU ini menetapkan sejumlah larangan bagi pejabat-pejabat publik untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Langkah itu kemudian disusul dengan pembentukan Dewan Pencegahan Korupsi oleh pemerintah. Langkah ini kemudian semakin dimatangkan dengan peluncuran Rencana Antikorupsi pertama pada 1998.

Garis besar program melawan korupsi itu dibuat berdasarkan rekomendasi dari berbagai lembaga negara. Program itu juga mengacu pada sejumlah dokumen internasional, antara lain ”20 Prinsip Arahan untuk Memerangi Korupsi” yang dikeluarkan Dewan Eropa.

Akan tetapi, program-program itu menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah tumpang tindih tugas-tugas kelembagaan dalam menangani korupsi.

Ketika itu tugas untuk memerangi korupsi diberikan ke berbagai lembaga, seperti Biro untuk Memerangi Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi, Biro Polisi Ekonomi, Polisi Keamanan, dan Polisi Keuangan.

Tugas untuk mencegah korupsi diserahkan kepada Sekretariat Eksekutif Dewan Pencegahan Korupsi dan Kejahatan, Divisi Kontrol Pencegahan Korupsi Pajak Negara.

Masalah lain, kata Vilks, terjadi kesenjangan koordinasi oleh berbagai lembaga dalam melaksanakan kegiatannya. Muncul persoalan lain, seperti penggunaan sumber daya yang tidak efektif. Dan tentunya terjadi masalah tumpang tindih fungsi di antara badan-badan tersebut.

Akan tetapi, masalah yang krusial adalah ada keengganan institusi-institusi untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan.

Kemauan kuat pemerintah

Apa yang dialami Latvia tidak banyak berbeda dengan yang dialami Indonesia saat ini, dengan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga-lembaga yang sama-sama diberi tugas untuk memerangi korupsi.

Menyadari kelemahan-kelemahan itu, pada 8 Agustus 2000 Pemerintah Latvia menyetujui sebuah konsep. Salah satu poin paling penting adalah membentuk lembaga khusus baru untuk mencegah dan memerangi korupsi. Lembaga itu adalah KNAB yang resmi dibentuk dan mulai bekerja pada 2002.