Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis Akan Persoalkan Hak Angket DPR

Kompas.com - 17/03/2010, 19:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengakui, jika harus memberikan masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Kesimpulan dan Rekomendasi DPR tentang Pengusutan Bank Century, ia akan menyampaikan hal yang faktual, yakni soal Hak Panitia Khusus Angket DPR dan kedua soal fakta-fakta hukum.

"Saya akan menyampaikan hal-hal yang obyektif saja. Misalnya, saya akan melihat dulu Undang-Undang Angket-nya. Menurut UU itu, rapatnya harus dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Namun, ternyata Pansus DPR menggelar rapat terbuka dan bahannya tidak bersifat rahasia," kata Patrialis saat dihubungi Kompas di Jakarta, Rabu (17/3/2010).

Soal fakta hukum, tambah Patrialis, tidak ada yang langsung menyebutkan keterkaitan dengan adanya pelanggaran dalam penyelamatan Bank Century dan penggunaan dana untuk kepentingan politik.

"Terkait kewenangan Gubernur Bank Indonesia, kewenangan itu ternyata dimiliki oleh Gubernur BI untuk menyelamatkan bank dan perekonomian. Jadi, ada landasannya dan diperbolehkan untuk melakukan penyelamatan bank dan perekonomian," kata Patrialis.

Patrialis juga mengaku, pihaknya akan mengemukakan aset milik para direksi dan pemilik Bank Century yang berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Hukum dan HAM, terdapat aset senilai Rp 8,4 triliun di 13 yurisdiksi, antara lain di Singapura, Bahama, dan Swiss. "Dengan adanya aset tersebut, artinya tidak ada kerugian uang negara karena dana penyelamatan Rp 6,7 triliun sudah diperhitungkan dengan aset yang disita pemerintah," jelas Patrialis.

Tentang instruksi Presiden atas Kesimpulan dan Rekomendasi DPR, Patrialis mengaku belum membacanya karena beberapa hari ini ia belum ke kantor dan ada tugas di luar kota. "Pasti sudah ada di meja saya. Segera akan saya tindak lanjuti instruksi Presiden itu," ungkap Patrialis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com