JE Sahetapy: Nikah Siri Dipidanakan, HAM Terlanggar

Kompas.com - 16/02/2010, 17:08 WIB
EditorEdj

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama tentang Perkawinan yang memuat sanksi pidana kepada pelaku nikah siri mengundang kontroversi. Menanggapi rencana ancaman pidana terhadap pelaku nikah siri tersebut, guru besar emeritus Universitas Airlangga JE Sahetapy berpendapat bahwa hukuman pidana yang ditetapkan pemerintah terhadap pelaku nikah siri melanggar hak asasi manusia.

"Saya tidak setuju, nanti lama-lama orang bohong dipidanakan. Itu kan hak seseorang, kalau sudah suka sama suka tidak bisa dong," katanya seusai menghadiri peluncuran buku Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi, di Hotel Century, Jakarta, Selasa (16/2/2010).

Dia juga mengatakan, peraturan terhadap pranata perkawinan seharusnya diatur oleh institusi agama bukan pemerintah. "Kalau pemerintahnya larang, berarti agamanya itu sudah impoten, agamanya yang harus larang, bukan pemerintah yang larang," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama telah mengajukan RUU Perkawinan yang mengatur masalah nikah siri, kawin kontrak, dan poligami.

Dalam RUU tersebut, termuat materi yang menyebutkan bahwa pelaku nikah siri akan dikenakan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp 5 juta.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Nasional
Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X