Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Bendera Hanya Kirim Tim Advokad

Kompas.com - 04/02/2010, 08:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua aktivis Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera, yakni Ferdy Simaun dan Mustar Bona Ventura, tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya yang dijadwalkan hari ini, Kamis (4/2/2010). Mereka akan mengirim tim kuasa hukum untuk menyampaikan ketidaksediaan pemeriksaan.

"Sikap saya dan Ferdy tidak akan memenuhi panggilan pertama," kata Mustar ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (3/2/2010) malam, saat ditanya mengenai pemeriksaan hari ini.

Mustar menjelaskan, hari ini 50 orang yang tergabung dalam tim advokad mereka akan mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.00. "Tim akan menyampaikan masalah ketidakhadiran kami. Tim juga akan menyampaikan protes keras penetapan tersangka itu," ujarnya.

Ketika ditanya apakah dia dan Ferdy tetap tidak akan memenuhi pada pemanggilan kedua dan ketiga nanti, dia belum dapat memastikannya. "Kita lihat nanti," jawab Mustar.

Seperti diberitakan, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaraan nama baik. Penetapan tersangka atas laporan Siti Hartarti Murdaya dan Andi Zulkarnain (Choel) Mallarangeng. Mereka dijerat dengan pasal 310 , 311 , dan 315 KUHP.

Penetapan tersangka lantaran dua aktivis itu menggelar jumpa pers dan menyebutkan nama-nama anggota tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono saat Pilpres lalu telah menerima aliran dana Bank Century. Mereka yang disebut yaitu Edhi Baskoro Yudhoyono, Hatta Radjasa, Djoko Suyanto, Hartarti, serta Trio Mallarengeng.

Selain anggota tim sukses, mereka juga menyebut LSI, FOX, dan Partai Demokrat menerima uang haram itu. Lalu seluruh anggota tim sukses itu ramai-ramai melaporkan kedua aktivis Bendera ke Polda Metro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com