Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Pertimbangkan Gugat Bambang Soesatyo

Kompas.com - 13/12/2009, 18:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mempertimbangkan untuk membawa tuduhan yang dilontarkan oleh Anggota Pansus Bank Century Bambang Susatyo ke meja hijau. Sri Mulyani mengatakan pernyataan yang diberikan oleh Bambang merupakan keterangan palsu.

"Saya akan tetap pertimbangkan itu (gugatan hukum), seperti dikatakan biro hukum saya," kata Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Minggu (13/12/2009), di Kantor Departemen Keuangan, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani juga meminta Bambang Soesatyo bisa meluruskan pernyataannya tersebut. Hal ini penting, kata Sri Mulyani, agar tidak menyesatkan dan mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya terkait Bank Century. "Karena ini menjadi character assasination saya yang selama ini menjalankan tugas dengan baik," tegasnya.

Seperti yang diberitakan, Anggota Pansus Bank Century yang juga politisi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Sri Mulyani pernah bertemu dengan Dirut Bank Century Robert Tantular. Bambang mengaku memiliki bukti rekaman pertemuan keduanya tersebut. Sri Mulyani membantah tuduhan tersebut.

Pernyataan Bambang tersebut didukung transkrip rekaman percakapan yang pada salah satu bagian terdengar Sri Mulyani berucap, "Ya Robert.". Sri Mulyani sendiri siang tadi menggelar jumpa pers dan menunjukkan rekaman rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Transkrip rekaman yang beredar diambil dari dialog yang terjadi dalam rapat tersebut. Tidak ada Robert Tantular dalam rapat tersebut. Ucapan "Ya Robert" yang dilontarkan Sri Mulyani ditujukan kepada Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com