Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drajad Wibowo Diintimidasi

Kompas.com - 21/11/2009, 15:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Rahmat menyesalkan sikap Departemen Keuangan yang menuding mantan anggota Komisi XI, Drajad Wibowo, telah mengeluarkan data notulensi tidak benar terkait keputusan pemerintah dalam menyelamatkan Bank Century. Andi berani menyatakan, sikap Depkeu itu akan terbantahkan saat audit investigasi BPK diserahkan ke DPR, Senin (23/11).

"Bahkan, hasil audit BPK itu akan makin menguatkan niat kami untuk semangat dalam mengusung Hak Angket Bank Century. Fraksi PKS malah akan secara bulat mendukung Angket Century," kata Andi Rahmat dalam perbincangan dengan Persda Network, Sabtu (21/11).

"Tanggapan pihak Depkeu terhadap data yang dikeluarkan oleh Mas Drajad Wibowo, saya melihatnya sebagai sikap intimidasi kepada Mas Drajad saja, apalagi dia sudah tidak lagi menjadi anggota DPR. Enggak mungkinlah Mas Drajad mendapatkan data itu dari jalanan. Bantahan yang disampaikan pihak Depkeu juga sama sekali tak menjelaskan apa-apa kok," Andi menegaskan.

Seperti diketahui, Departemen Keuangan dalam siaran persnya melalui Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Harry Z Soeratin, Jumat (20/11), membantah dokumen yang disampaikan Drajad H Wibowo dalam diskusi di DPD, terkait pengambilan keputusan pemerintah yang menyelamatkan Bank Century.

Dalam diskusi itu, Drajad menyebutkan bahwa notulensi rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 21 November 2008 menunjukkan banyak kejanggalan. Dalam Notulensi terungkap, rapat yang dimulai pukul 00.15 (21 November 2008) banyak yang tidak sependapat dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono bahwa masalah Century berdampak sistemik.

Andi kemudian menegaskan, bantahan pihak Depkeu adalah sebuah pembelaan diri terkait aliran dana ke Bank Century itu. Ia kemudian meyakini, dalam laporan investigasi BPK ke DPR nanti, apa yang sudah disampaikan Drajad Wibowo kemungkinan akan dimasukkan, dan sama persis.

"Kita tunggu saja hasil resmi laporan audit BPK ke DPR. Apakah data yang disampaikan Mas Drajad salah atau benar. Dan sebetulnya, dugaan rekayasa aliran dana ke Bank Century ini tak perlu ditakutkan pemerintah. Ini justru untuk memperbaiki kesalahan perbankan yang terjadi untuk kemudian diperbaiki," ujarnya.

"Kita harus benari mengungkap adanya indikasi penyelewengan itu. Jangan ada kekhawatiran apa pun dalam mengungkap skandal aliran dana Bank Century ini. Sekali lagi, PKS akan solid mendukung Hak Angket Century," tandas Andi Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com