Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri "Tabung" Satu Kasus KPK

Kompas.com - 05/11/2009, 23:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengungkapkan sinyal masih ada kasus lebih besar di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibandingkan kasus yang tengah menjerat dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/11) malam. Kapolri menyebutnya sebagai "kasus lain yang lebih besar".

 

"Ada hal yang lebih ironis lagi. Tapi kami tidak akan membuka disini. Sebenarnya, ada kasus lain yang lebih dari ini. Ada kasus penyimpangan yang terjadi disana yang lebih dari yang sekarang," ujar Kapolri.

 

Akan tetapi, Kapolri menyatakan tak akan melaporkan kasus tersebut saat ini. "Tengah kami proses lebih lanjut," sambungnya.

 

Dalam kesempatan ini Kapolri juga memaparkan bahwa pihaknya sudah mengantongi bukti kuat aliran dana terkait kasus yang menjerat dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Sejumlah inisial pun dibeberkan Kapolri. Inisial J menerima Rp1 miliar, Mr. X Rp 250 juta, CH Rp1 miliar dan penyidik Rp 400 juta. Aliran dana ini diduga terkait kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu dengan tersangka Anggoro Widjojo.

 

"Ini dana yang mengalir. Kami punya bukti mobil-mobil mereka di Hotel Bellagio dan Pasar Festival untuk penyerahan uang. Tanggal jelas. Semuanya menggunakan mobil dinas KPK. Mobil dinas CH jelas, tanggal masuk, dan hubungan telepon jelas ada puluhan sampai ratusan kali. Semua lengkap," kata Kapolri.

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com