Kebijakan Presiden Aneh dan Cenderung Lepas Tangan

SURABAYA,KOMPAS.com - Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak campur tangan dalam substansi hukum penahanan Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah dinilai aneh. Presiden harus segera menangguhkan penahanan kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut karena argumentasi penahanan sama sekali tak beralasan.

Demikian penuturan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Perdana Wiratman, Minggu (1/11) di Surabaya. "Selaku eksekutif yang merupakan atasan langsung Kejaksaan dan Kepolisian, Presiden punya wewenang. Karena itu, agar tak ada dugaan rekayasa maka penangguhan penahanan harus segera dilakukan," ujarnya.

Menurut Herlambang, jika Presiden memiliki keberanian lebih, proses pemidanaan sebenarnya bisa dihentikan. Masalahnya, persangkaan tentang penyalahgunaan wewenang Bibit dan Chandra terkait pencekalan adalah ranah pengadilan tata usaha negara atau administrasi dan bukan pidana.

"Kalau surat pencekalan bersifat final individual pada seseorang seharusnya yang ribut adalah orang yang kena cekal. Tapi dalam masalah ini yang ribut kok justru Kepolisian," papar Herlambang.

Sementara itu, setelah tuduhan pemerasan yang dilakukan Bibit dan Chandra dihapus, praktis argumentasi penahanan mereka tak ada. Artinya, jika mereka tetap ditahan maka Kepolisian telah melakukan rekayasa.

"Saya sangat sependapat dengan gagasan banyak pihak soal penangguhan penahanan atau abolisi. Banyak orang saat ini bersedia menjadi jaminan penangguhan. Agak aneh bila Bibit dan Chandra yang setiap saat bisa dan bersedia dipanggil Kepolisian justru ditakutkan akan menghilangkan barang bukti," kata Herlambang.

Lepas tangan

Secara terpisah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Hadi Utomo di sela Musyawarah Daerah Luar Biasa Partai Demokrat di Surabaya mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak akan masuk dalam ranah substansi hukum terkait penahanan Bibit dan Chandra oleh Kepolisian.

Menurut Hadi, Presiden tak akan pernah ikut campur tangan berkaitan dengan masalah substansi hukum. Tapi, kalau ada masalah antar lembaga, maka Presiden akan ikut membantu menyelesaikan.

"Bahkan Presiden mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dipertahankan, beliau akan maju pertama kali jika ada siapapun yang menggagalkan KPK. Kita serahkan pada aparat hukum yang menangani masalah tersebut," ucapnya.