Kontroversi Rekaman Pembicaraan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menilai ada kekuatan untuk menghalang-halangi rencana pembukaan rekaman pembicaraan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, pekan depan.

”Itu sebuah strategi. Dia (Anggodo) pintar dan jadi bagian proses yang berjalan. Kenapa dia masuk sekarang? Itu sebagai respons serangan balik karena rekaman mau dibuka,” kata Bambang Widjojanto, kuasa hukum Bibit dan Chandra, di Jakarta, Jumat (30/10). Hal itu disampaikan Bambang menyikapi laporan Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo, ke kepolisian.

Anggodo Widjojo melaporkan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Markas Besar Polri atas tudingan penyalahgunaan wewenang, pencemaran nama baik, dan fitnah. Pelaporan dilakukan menyusul beredarnya rekaman yang diduga berisi upaya rekayasa kasus pimpinan KPK.

Ahmad Rivai, anggota kuasa hukum Bibit dan Chandra, mengatakan, semua pihak dituntut untuk kembali menata komitmennya dalam penegakan hukum. ”Jika nanti rekamannya dibuka di Mahkamah Konstitusi, semua yang terlibat harus diusut,” kata Rivai.

Secara terpisah, Saldi Isra, pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, mengatakan, ”Rekaman itu harus diperdengarkan dalam sidang terbuka. Selama ini tak ada tradisi sidang tertutup di MK.”

Serangan balik

Walau mengakui sulit untuk dibuktikan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim menilai, bukan tidak mungkin berbagai persoalan yang terjadi dan dialami oleh institusi KPK hingga saat ini dipengaruhi adanya upaya serangan balik dari para pelaku praktik korupsi, yang saling berkolaborasi lantaran sama-sama merasa kepentingannya terganggu akibat sepak terjang institusi tersebut.

”Kekuatan yang menyerang balik KPK seperti itu memang tidak bisa dilihat, apalagi teraba bentuknya. Namun, kita semua dan masyarakat yakin bahwa kekuatan seperti itu ada,” ungkap Ifdhal.

Menyikapi kontroversi penahanan Bibit dan Chandra tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta semua pihak bisa bersabar dan mengikuti saja proses hukum yang tengah berjalan.

”Kalau memang ada keberatan, ya dipersilakan saja karena memang ada mekanisme hukumnya juga, seperti praperadilan. Tidak bisa lain, kita harus tunggu dan ikuti saja prosesnya di pengadilan nanti,” ujar Djoko di sela-sela National Summit di Jakarta.