Menteri Loyal kepada Bangsa, Jabatan di Partai Seharusnya Dilepas

Fadel menambahkan, di bawah kepemimpinan Aburizal saat ini, Golkar akan lebih sejalan dengan pemerintah.

Harus melepaskan

Sejauh ini baru Partai Demokrat dan PKS yang sepakat dengan pengaturan rangkap jabatan menteri dan parpol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, yang merangkap juga Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat, mengakui partainya memiliki aturan tidak tertulis yang disepakati bersama tentang hal itu. ”Kami akan mengacu pada aturan yang dimaksud, yaitu harus melepas. Aturan itu memang tidak tertulis,” katanya.

Selain enam pengurus Partai Demokrat yang kini menjadi menteri, Presiden Yudhoyono kini menjabat ketua dewan pembina partai yang didirikannya itu pula.

Tifatul Sembiring lebih tegas lagi mengatakan, agar tidak terjadi perbenturan kepentingan, parpol mewajibkan pelepasan rangkap jabatan pengurus partai dengan jabatan publik. Di PKS, jika ada pengurus partai yang terpilih menjadi pejabat publik, jabatan di parpol itu harus dilepaskan.

”Dengan demikian, seperti saya, Anis Matta yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Suharna Surapranata (Menteri Negara Riset dan Teknologi), dan Suswono yang menjadi Menteri Pertanian, harus mengundurkan diri,” ujar Tifatul. (ADH/EDN/DAY/HAR)