Menteri Loyal kepada Bangsa, Jabatan di Partai Seharusnya Dilepas

Menteri yang masih memegang jabatannya di partai, misalnya sebagai ketua umum, ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, adalah kejadian yang menyedihkan. Ia berharap ada perundang-undangan yang mengatur pemimpin partai tidak boleh menjadi pejabat publik.

Tidak dilarang

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), menyatakan, hingga saat ini Presiden tidak melarang adanya rangkap jabatan antara menteri dan jabatan parpol.

”Tadi juga disampaikan oleh Presiden, yang paling penting adalah yang bersangkutan tahu di mana loyalitasnya, dengan tempat di mana dia harus berkonsentrasi bekerja penuh untuk kepentingan bangsa dan negara selama menjabat dan bertugas sebagai menteri, juga sebagai anggota parpol,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, yang juga Ketua DPP PAN, menambahkan, ”Selama tidak ada larangan, kami akan tetap menjalankan perangkapan jabatan itu, tetapi yang jelas kami mengutamakan kepentingan bangsa.”

Muhaimin menandaskan pula, ”Saya jalan terus. Hanya pendelegasian tugas saja yang harus diatur. Ketua umum tetap dijalankan. Jadi, boleh saja sampai Muktamar PKB tahun 2013.”

Pendapat yang sama diutarakan Suryadharma. ”Betul, hingga kini saya masih merangkap. Saya jadi Ketua Umum PPP, kan, setelah menjadi menteri,” paparnya.

Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat DPP Partai Golkar Fadel Muhammad, yang dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan, ia dapat tetap bekerja di kabinet tanpa harus melepaskan jabatan di parpol. ”Selama tidak mengganggu kerja di kabinet sih enggak apa-apa,” ujarnya.

Meski demikian, Fadel mengaku akan membicarakan masalah kepengurusannya di partai itu dengan Presiden Yudhoyono maupun dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan DPP Golkar. Ia mengakui, tetap terdapat kemungkinan suatu ketika terjadi gesekan atau potensi konflik antara kepentingan partai dan pemerintah.

”Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi, itu bisa saja, pada saat seperti itu kami akan berusaha mendamaikan, mencari kompromi agar tidak terjadi konflik antara pemerintah dan partai,” ujarnya.