Kabinet Harus Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabinet lima tahun ke depan harus ramping dan dibentuk berdasarkan pertimbangan profesional dan sedikit mungkin memakai pertimbangan penjatahan dari partai politik pendukung.

Selain besarnya tantangan yang dihadapi, kebijakan ini juga dibutuhkan untuk memperkuat sistem presidensial.

Demikian disampaikan J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies; Syamsuddin Haris, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan Airlangga Pribadi Kusman, pengajar politik di Universitas Airlangga, pada Sabtu (25/7).

Pendapat juga disampaikan ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance, Fadhil Hasan; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi; dan sejumlah pengamat ekonomi lainnya, Minggu.

Kalangan ekonom mengingatkan, tantangan berat dalam perekonomian global lima tahun mendatang membuat penempatan orang-orang profesional dalam tim ekonomi kabinet 2009-2014 yang akan kembali dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono menjadi amat penting. Ancaman krisis membuat kebijakan ekonomi tak bisa ditentukan dengan banyak berdasarkan pada pertimbangan politis dan populis.

Menurut Kristiadi, setidaknya ada tiga tantangan besar yang dihadapi pemerintah ke depan. Pertama, di bidang ekonomi, selain menjaga momentum pertumbuhan dan mengatasi dampak krisis global, juga menciptakan pasar yang lebih adil dan bersahabat untuk rakyat.

Tantangan kedua, membangun pemerintahan yang lebih bersih, terutama dengan mencegah munculnya regulasi yang dibuat untuk keinginan kelompok tertentu. ”Ketiga, memperkuat sistem pertahanan negara, antara lain dengan memperbaiki alutsista (alat utama sistem persenjataan),” ujar Kristiadi.

Ketiga tantangan itu, kata Kristiadi, hanya dapat dijawab jika pemerintahan diisi orangorang profesional, terutama untuk ketiga bidang tersebut.

Menurut Syamsuddin, kabinet yang diisi kaum profesional akan membuat pemerintahan lebih fokus dan meningkatkan kinerjanya. ”Kabinet yang dibentuk dengan lebih didasarkan pada pertimbangan memberikan jatah kepada partai pendukung, kemungkinan munculnya konflik antara kepentingan partai dan negara akan lebih besar. Hal itu akan menjadi sumber ketidakefektifan, di samping adanya kemungkinan menteri yang dipilih mungkin kurang memiliki cukup kapasitas,” katanya.

Airlangga menambahkan, Yudhoyono seharusnya tidak disandera oleh partai koalisinya dalam membentuk kabinet. Sebab, dia dan partainya, yaitu Demokrat, memenangi Pemilu 2009 dengan suara cukup signifikan. ”Ini menunjukkan bahwa rakyat cukup percaya kepada pribadi Yudhoyono dan partainya,” katanya.