Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres-Cawapres Diminta Tidak Kontra Produktif

Kompas.com - 06/07/2009, 22:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta para calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) tidak menghadirkan perilaku yang kontra produktif pada masa tenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"Para capres dan cawapres yang mengukur masalah dengan ukuran yang tepat, proporsional dan tidak menghadirkan sesuatu yang kontra produktif," katanya pada pers menanggapi wacana penundaan pilpres di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Hidayat, jika sesuatu yang kontra produktif dikembangkan oleh pasangan capres dan cawapres pada masa tenang sebelum digelar Pilpres pada 8 Juli 2009 dikhawatirkan akan menjadi kampanye negatif. Karena proses pilpres telah berjalan sedemikian rupa dan melewati sejumlah tahapan hingga memasuki masa tenang.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pelaksana pemilu di tanah air sambil berjalan juga telah melakukan perbaikan masalah yang diributkan saat ini yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Masalah DPT cuma masalah konsep di lapangan sebab KPU merasa bahwa mereka telah menampilkan data yang sesuai, namun tim sukses capres menyatakan tidak benar. Karena data yang dimilik tim sukses adalah data lama, sedangkan KPU data yang lebih baru," jelasnya.

Namun kisruh DPT itu diharapkan bisa menjadi koreksi yang sangat mendasar bagi KPU dan harus lebih baik lagi dalam mengkomunikasikan pada masyarakat dan pihak-pihak terkait lain.

"Sekali lagi saya berharap beliau-beliau para capres kita, negarawan kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah," ujar Hidayat.

Beberapa hari menjelang digelarnya pilpres, muncul kisruh terkait DPT yang meminta agenda penting negara itu ditunda bahkan sampai membekukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan dua pasangan capres Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo mendesak KPU mengeluarkan keputusan penggunaan KTP dalam Pilpres 2009 jika pemilih tidak terdaftar dalam DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com