Konflik Ambon, (SBY) Anda Pulang Saja

Kompas.com - 23/06/2009, 12:35 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah "menelanjangi" peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perdamaian Aceh beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang juga calon presiden dalam pilpres mendatang kembali "menelanjangi" Presiden SBY dalam mewujudkan perdamaian di Ambon dan Poso.

Wapres Kalla membeberkan hal itu saat menjawab pertanyaan peserta dalam Forum Dialog Perdamaian di Pusat Perfilman Usmar Ismail di Jakarta, Selasa (23/6) pagi. Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian di Ambon, Poso, dan Aceh. Mereka di antaranya Koordinator Front Muslim Ustaz Farid S Lemba, Thamrin Ely, Pendeta Damanik, dan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Syaid Mustafa dan lainnya.

"Mohon maaf kalau saya ceritakan lagi waktu konflik Ambon dimulai. Waktu itu saya Menko Kesra. Saya ikut dalam rombongan Menko Polkam (waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono) ke Ambon. Tujuan saya menyelesaikan masalah pengungsi yang jumlahnya sekitar 2 juta orang. Namun, saya pikir, pengungsi tidak akan selesai tanpa diselesaikan konfliknya dulu. Karena itu, saya harus selesaikan konfliknya," papar Wapres Kalla.

Oleh sebab itu, tambahnya, setelah ia bersama Menko Polkam Yudhoyono tiba di Kota Ambon dan melakukan pertemuan dengan para tokoh, ia memilih tetap tinggal di Ambon, sementara rombongan Menko Polkam pulang ke Jakarta.

"Anda pulang saja, biar saya tinggal dan menyelesaikan konflik ini. Saya kemudian keliling Kota Ambon. Berbagai parang orang Ambon saya lihat di jalan-jalan," lanjutnya.

Minta izin Mega

Menurut Kalla, untuk menjaga keamanannya selama proses perdamaian di Ambon, satu peleton TNI disiapkan untuk mengawalnya. "Akan tetapi, saya minta tinggal di rumah Gubernur. Dan, malam itu saya mulai melakukan perundingan dengan para panglima perang Islam dan Kristen," jelas Kalla.

Melalui jalan yang berliku, tutur dia, akhirnya selama kurang lebih dua minggu ia dapat menyelesaikan perdamaian di Ambon dan membawa kelompok Islam dan Kristen duduk berunding untuk mengakhiri konflik.

Sebelumnya, Kalla mengaku ia terlebih dahulu meminta izin menyelesaikan langsung konflik Ambon dan Poso dengan caranya sendiri kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Presiden Megawati, menurut Kalla, memberikan izin lisan. Namun, tidak mengeluarkan surat perintah.

"Jadilah, saya jalankan proses perdamaian dengan hanya berbekal perintah lisan. Waktu itu, cara saya dengan melakukan pendekatan langsung ke para panglima perang kedua kelompok yang bertikai," demikian Wapres Kalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.