Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saiful: LRI Salah Baca Survei

Kompas.com - 08/06/2009, 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Direktur Lembaga Riset Indonesia (LRI) Johan O. Silalahi yang menantang Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan taruhan kredibilitas lembaga survei mendapat tanggapan langsung dari Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani. "LSI tidak pernah bilang satu putaran dalam pilpres mendatang. Kami tidak pernah buat proyeksi," kata Saiful ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/6).

Perkataan Saiful ini terkait dengan pemberitaan sebelumnya. Dalam berita itu dikatakan Johan keberatan jika LSI mengatakan pilpres mendatang hanya akan terjadi satu putaran. Apalagi didasarkan pada hasil survei LSI yang menyebutkan elektabilitas SBY-Budiono mencapai 71 persen. Hasil lengkap survei LSI yang dibiayai Fox Indonesia, konsultan politik SBY-Boediono, menempatkan elektabilitas Mega-Prabowo 16,4 persen, dan JK-Wiranto 6 persen.

Hasil survei ini berbeda jauh dengan yang dilansir LRI, organisasi sayap dalam Tim Sukses pasangan JK-Wiranto, kemarin (7/6). Hasilnya, elektabilitas SBY-Boediono saat disurvei sebesar 33,02 persen disusul JK-Win 29,29 persen dan Mega-Prabowo 20,09 persen. Dari data ini, LRI yakin bahwa pilpres akan berlangsung dua putaran, bukan satu putaran sebagaimana dikatakan LSI.

Menurut Saiful, dalam persolan ini ada kesalahan dalam membaca hasil survei. Hasil survei, lanjutnya, hanya bisa dipakai untuk membaca suatu elektabilitas hanya di saat waktu survei. Lewat hari itu, hasil surveinya pasti berbeda. "Maka pernyataan yang benar adalah 'menurut hasil survei LSI ketika survei dilakukan, pilihan masyarakat memilih SBY-Boediono.' Sudah begitu saja," jelasnya.

Hal itu berbeda, ia menyambung, jika dikatakan 'berdasarkan hasil survei hari ini elektabilitas SBY 71 persen, maka pilpres mendatang akan berlangsung dua putaran.' Menurut Saiful, kalimat terakhir ini yang ditangkap Johan terhadap LSI, dan itu salah. Lebih lanjut Saiful mengatakan LSI bukanlah lembaga judi yang membuat kesimpulan tanpa melakukan survei. Untuk dapat mengatakan pilpres berlangsung satu atau dua putaran harus melakukan survei berkali-kali. Setidaknya dalam dua tahun dilakukan 30 kali survei. "Sedangkan untuk pilpes ini saja LSI baru melakukan satu survei, mana mungkin dari satu survei itu kami berani buat proyeksi ke depan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com