Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saiful: LRI Salah Baca Survei

Kompas.com - 08/06/2009, 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Direktur Lembaga Riset Indonesia (LRI) Johan O. Silalahi yang menantang Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan taruhan kredibilitas lembaga survei mendapat tanggapan langsung dari Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani. "LSI tidak pernah bilang satu putaran dalam pilpres mendatang. Kami tidak pernah buat proyeksi," kata Saiful ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/6).

Perkataan Saiful ini terkait dengan pemberitaan sebelumnya. Dalam berita itu dikatakan Johan keberatan jika LSI mengatakan pilpres mendatang hanya akan terjadi satu putaran. Apalagi didasarkan pada hasil survei LSI yang menyebutkan elektabilitas SBY-Budiono mencapai 71 persen. Hasil lengkap survei LSI yang dibiayai Fox Indonesia, konsultan politik SBY-Boediono, menempatkan elektabilitas Mega-Prabowo 16,4 persen, dan JK-Wiranto 6 persen.

Hasil survei ini berbeda jauh dengan yang dilansir LRI, organisasi sayap dalam Tim Sukses pasangan JK-Wiranto, kemarin (7/6). Hasilnya, elektabilitas SBY-Boediono saat disurvei sebesar 33,02 persen disusul JK-Win 29,29 persen dan Mega-Prabowo 20,09 persen. Dari data ini, LRI yakin bahwa pilpres akan berlangsung dua putaran, bukan satu putaran sebagaimana dikatakan LSI.

Menurut Saiful, dalam persolan ini ada kesalahan dalam membaca hasil survei. Hasil survei, lanjutnya, hanya bisa dipakai untuk membaca suatu elektabilitas hanya di saat waktu survei. Lewat hari itu, hasil surveinya pasti berbeda. "Maka pernyataan yang benar adalah 'menurut hasil survei LSI ketika survei dilakukan, pilihan masyarakat memilih SBY-Boediono.' Sudah begitu saja," jelasnya.

Hal itu berbeda, ia menyambung, jika dikatakan 'berdasarkan hasil survei hari ini elektabilitas SBY 71 persen, maka pilpres mendatang akan berlangsung dua putaran.' Menurut Saiful, kalimat terakhir ini yang ditangkap Johan terhadap LSI, dan itu salah. Lebih lanjut Saiful mengatakan LSI bukanlah lembaga judi yang membuat kesimpulan tanpa melakukan survei. Untuk dapat mengatakan pilpres berlangsung satu atau dua putaran harus melakukan survei berkali-kali. Setidaknya dalam dua tahun dilakukan 30 kali survei. "Sedangkan untuk pilpes ini saja LSI baru melakukan satu survei, mana mungkin dari satu survei itu kami berani buat proyeksi ke depan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com