Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tidak Lagi Gunakan ICR

Kompas.com - 12/05/2009, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Aziz memastikan, KPU tidak akan menggunakan sistem intelligent character recognition (ICR) untuk menampilkan hasil penghitungan cepat pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2009.

"ICR tidak lagi digunakan, tetapi pemindaian formulir C1 IT tetap dilakukan karena bukti gambar itu akan disimpan sebagai dokumen," katanya ketika ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/5).
     
Sebelumnya, KPU menggunakan sistem ICR untuk menampilkan hasil penghitungan cepat pemilu anggota DPR. Namun, dalam penghitungan cepat tersebut terdapat kelemahan, salah satunya adalah lambatnya data yang masuk ke KPU pusat.
     
Seperti diketahui, ICR bekerja untuk membaca hasil pemindaian formulir C1 IT. Dengan menggunakan ICR ini, ada dua tampilan yang dihasilkan pertama adalah citra hasil pemindaian formulir C1 IT dan kedua adalah hasil pembacaan formulir C1 IT berupa angka-angka hasil penghitungan. "Karena tampilannya ada dua akibatnya menjadi terlalu berat," katanya.
     
Untuk itu, ICR tidak akan digunakan lagi. Proses pemasukan data hasil penghitungan suara akan dilakukan secara manual oleh operator dengan menggunakan sistem yang bernama "Situng". Sedangkan formulir C1 IT tetap dipindai dan dikirimkan ke KPU pusat untuk disimpan sebagai dokumen. "Jadi scanner (mesin pemindai) tetap digunakan," katanya.
     
Agar proses pemasukan data berlangsung dengan cepat, Aziz mengatakan, dibutuhkan tenaga operator lebih. Idealnya jumlah operator di setiap KPU kabupaten/kota antara 10-12 orang. "Tenaga operator kita perlu merekrut dari luar. Tetapi akan kita hitung lagi kemampuan kita untuk membayar honorariumnya. Harus dilihat dulu DIPA-nya," ujar Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com