Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiliardi Wizar: Sigid Minta Orang untuk Urusan Negara

Kompas.com - 07/05/2009, 14:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Dia juga mengaku hanya membantu Komisaris Utama PT Pers Indonesia Merdeka Sigid H Wibisono mencari tenaga operasional.

Pengacara Wiliardi Wizar, Yohanes Jacob, mengatakan, tenaga operasional ini akan diperbantukan Sigid untuk menginvestigasi seseorang. Investigasi tersebut dilakukan dengan alasan demi kepentingan negara.

"Sigid meminta klien kami dengan alasan membutuhkan tenaga operasional. Untuk menginvestigasi orang tertentu. Katanya untuk urusan negara," ujar Yohanes kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/5).

Saat ditanya kejelasan "kepentingan negara" tersebut, Yohanes mengaku kliennya tidak tahu-menahu tentang hal tersebut. "Kepentingan negara X," katanya.

Dia mengakui, di sinilah letak kelalaian kliennya. "Seharusnya diperiksa dulu apa kepentingannya. Apalagi ini tugas negara," tuturnya.

Yohanes juga mengatakan, Wiliardi tidak mengenal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Antasari Azhar. Wiliardi, tuturnya, hanya bertemu satu kali dengan Antasari di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan.

Wiliardi Wizar juga hanya memperkenalkan Edo dengan Sigid. Wiliardi mengenal Edo dari temannya Jerri.

Namun, Yohanes mengakui, Wiliardi Wizar, memberikan uang tunai Rp 500 juta titipan Sigid sebagai tips kepada Edo dan Jerri. Dalam peristiwa tersebut Edo diduga sebagai pengawas lapangan yang berada di mobil Avanza yang menghalang-halangi mobil Nasrudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com