Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiliardi Wizar: Sigid Minta Orang untuk Urusan Negara

Kompas.com - 07/05/2009, 14:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Dia juga mengaku hanya membantu Komisaris Utama PT Pers Indonesia Merdeka Sigid H Wibisono mencari tenaga operasional.

Pengacara Wiliardi Wizar, Yohanes Jacob, mengatakan, tenaga operasional ini akan diperbantukan Sigid untuk menginvestigasi seseorang. Investigasi tersebut dilakukan dengan alasan demi kepentingan negara.

"Sigid meminta klien kami dengan alasan membutuhkan tenaga operasional. Untuk menginvestigasi orang tertentu. Katanya untuk urusan negara," ujar Yohanes kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (7/5).

Saat ditanya kejelasan "kepentingan negara" tersebut, Yohanes mengaku kliennya tidak tahu-menahu tentang hal tersebut. "Kepentingan negara X," katanya.

Dia mengakui, di sinilah letak kelalaian kliennya. "Seharusnya diperiksa dulu apa kepentingannya. Apalagi ini tugas negara," tuturnya.

Yohanes juga mengatakan, Wiliardi tidak mengenal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Antasari Azhar. Wiliardi, tuturnya, hanya bertemu satu kali dengan Antasari di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan.

Wiliardi Wizar juga hanya memperkenalkan Edo dengan Sigid. Wiliardi mengenal Edo dari temannya Jerri.

Namun, Yohanes mengakui, Wiliardi Wizar, memberikan uang tunai Rp 500 juta titipan Sigid sebagai tips kepada Edo dan Jerri. Dalam peristiwa tersebut Edo diduga sebagai pengawas lapangan yang berada di mobil Avanza yang menghalang-halangi mobil Nasrudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com