Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Buang Senjata Usang

Kompas.com - 07/04/2009, 21:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), yang juga pengamat isu militer, Andi Widjojanto, meminta TNI segera menerapkan mekanisme pengelolaan senjata transisional. Dengan cara ini, yang harus dilakukan adalah melakukan proses reduksi persenjataan.

Hal itu, menurut Andi, mau tidak mau harus dilakukan lantaran pemerintah tidak mampu memenuhi 100 persen kebutuhan pertahanan, khususnya persenjataan untuk TNI. Pernyataan itu disampaikan Andi, Selasa (7/4), menanggapi kecelakaan peralatan utama sistem persenjataan TNI, yang terus dan kembali terjadi.

"Reduksi persenjataan harus dilakukan segera dengan membuang alutsista yang tidak lagi laik operasional. Jika tidak, ibaratnya, para prajurit TNI akan selalu berada dalam "peti mati" terbang yang sewaktu-waktu akan membunuh mereka," tegas Andi. Hal itu, menurutnya, juga berlaku pada jenis persenjataan lain, yang berfungsi membawa atau mengangkut sejumlah personel TNI dalam mengoperasikannya.

Menurut Andi, saat ini tingkat kesiapan persenjataan TNI tidak lebih dari 40 persen. Andi lebih lanjut mengakui di kalangan TNI dan pemerintah sendiri memang masih ada keraguan untuk mengambil langkah reduksi persenjataan tersebut. Hal itu lantaran langkah reduksi dapat menciptakan kekosongan persenjataan.

"Memang langkah reduksi bisa menyebabkan kekosongan karena senjata yang dibuang tidak dapat langsung digantikan akibat anggaran yang minim. Memang semua itu pilihan sulit, namun masa transisional harus berani diambil," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com