Pemerintah Petakan Ribuan TPS Rawan

JAKARTA, SENIN — Menjelang Pemilu 2009 yang tinggal 38 hari lagi, pemerintah telah  melakukan antisipasi pengamanan dengan memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan. Menteri Politik Hukum dan HAM Widodo AS dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senin (2/3), mengatakan, sekitar 82.206 TPS di seluruh Indonesia dikategorikan rawan.

Total jumlah TPS yang dimiliki pemerintah berjumlah 611.636 TPS. Dari total jumlah ini, sekitar 529.430 TPS dikategorikan aman, 61.705 TPS dikategorikan Rawan 1, dan 20.501 TPS dikategorikan Rawan 2.

Rawan 1 merupakan kategori TPS yang terletak di wilayah rawan secara geografi, sedangkan Rawan 2 merupakan TPS di wilayah rawan konflik dan kriminal. Sementara itu, khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hanya teridentifikasi TPS Kurang Aman, Rawan 1, dan Rawan 2.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pemetaan ini merupakan konsep atau strategi pengamanan pemilu yang menunjukkan kondisi wilayah di masing-masing TPS.

"Rumusan ini memengaruhi jumlah personel yang akan ditempatkan di masing-masing wilayah," ujar Bambang Hendarso dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolhukam, Mendagri, Menhan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu, dan Dirjen Imigrasi Dephukham di Gedung DPR RI.

Di setiap TPS berkategori aman, Polri akan menerapkan formasi 2-10-5, yaitu 2 polisi dan 10 Linmas (Perlindungan Masyarakat) per 5 TPS. Di TPS berkategori Rawan 1, Polri akan menempatkan 2 polisi dan 4 Linmas untuk 2 TPS. Sementara itu, untuk TPS berkategori Rawan 2, sekitar 2 polisi dan 2 Linmas akan ditempatkan di setiap TPS.

Untuk mengakomodasi konsep strategi ini, Polri telah menyiapkan 371.614 personelnya dibantu oleh 24.260 personel TNI dan 1.223.272 personel Linmas.

Dalam menerapkan strategi ini, Polri sendiri tidak menggunakan jumlah TPS yang dimiliki Menkopolhukam. Merujuk kepada SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 2 Tahun 2009, jumlah TPS untuk Pemilu 2009 berjumlah 527.344 TPS untuk dalam negeri dan 873 TPS untuk luar negeri.

Saat ini, Polri masih menunggu kepastian jumlah TPS tetap yang akan dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 4 Maret mendatang. Oleh karena itu, Bambang Hendarso mengatakan, perbedaan jumlah TPS yang dimiliki Polri dan Menkopolhukam dapat terjawab.

"Meski demikian, berapa pun jumlah personel (dari perubahan) yang dialokasikan sudah dipastikan," tandas Bambang Hendarso.