KPK Telusuri Pengelolaan Utang Negara

Berdasarkan hasil audit, diketahui pengarsipan dan pendokumentasian proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dansm evaluasi pinjaman luar negeri belum tertib. Dimana sekitar 500 LA hilang.

Selain itu, sejumlah hasil proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri senilai Rp 438 ,47 miliar hilang;adanya tambahan biaya minimal Rp 2,02 triliun karena keterlambatan proyek yang dikenakan ke negara. Pelaksaan 25 proyek terlanbat dan mengakibatkan beban negara karena commitment fee dan eskalasi harga minimal sebesar Rp 2,02 triliun.

"BPK juga menemukan belum ada sumber informasi yang handal dan akurat mengenai posisi dan pinjaman luar negeri yang dapat dipercaya," tuturnya.