Kawasan Perbatasan Terbelenggu

Pendamping korban perdagangan manusia yang juga Direktur Anak Bangsa Arsinah Sumetro mengatakan, peran LO Polri di negara tetangga teramat diperlukan tak hanya untuk membongkar kejahatan, tetapi juga untuk melindungi korban.

”Sindikat perdagangan manusia tak segan-segan melukai dan membunuh korban yang berontak. Justru di negara tetangga yang paling banyak masalah seperti Malaysia, perlu lebih banyak LO,” kata Arsinah.

Sejumlah pos perbatasan justru terabaikan bertahun-tahun di wilayah Indonesia. Berdasarkan pantauan Kompas sejak 2005 hingga 2008, di wilayah Lundu-Biawan, Sarawak, yang berbatasan dengan Sajingan, Kabupaten Sambas, sudah tersedia fasilitas custom, immigration and quarantine (CIQ) lengkap. Petugas Kastam (Bea dan Cukai Malaysia) dan Polisi Diraja Malaysia menjaga kawasan itu.

Di wilayah Indonesia, sebuah pos perbatasan yang ada sudah nyaris roboh karena ditumbuhi semak belukar. Hanya ada peleton pengamanan TNI dengan saranan minim berpatroli di kawasan tersebut. Kondisi serupa terjadi di Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang berbatasan dengan Bakalalan di Distrik Limbang, Negara Bagian Sarawak.

Warga Bakalalan di Kalimantan Timur yang umumnya didominasi suku Dayak Lundayeh, disebut juga Suku Murut, memiliki sarana transportasi memadai. Sebaliknya, warga Lundayeh di wilayah Krayan hidup miskin dan kesulitan transportasi karena tidak ada akses di tengah hutan dataran tinggi jantung Pulau Kalimantan.

Malaysia

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Malaysia Da’i Bachtiar dalam perbincangan dengan Kompas menuturkan, dari semua kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga, masalah yang paling kompleks adalah kawasan perbatasan dengan Malaysia. Secara geografis, panjang perbatasan dengan Malaysia merupakan yang terpanjang, yakni 2.008 kilometer, dari ujung Aceh hingga Kalimantan Barat.

”Dalam soal pengamanan perbatasan, pos-pos bersama harus lebih diefektifkan dan memang perlu pos-pos tambahan lagi,” kata Da’i.

Ia menambahkan, pemerintah daerah di kawasan perbatasan juga harus lebih peduli dengan fenomena di masyarakatnya. Contohnya, fenomena warga setempat yang mencari kerja ke Malaysia.

Da’i mengingatkan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sistem pengamanan di kawasan perbatasan sudah sangat mendesak, mengingat tren kejahatan makin berkarakter lintas negara.

Namun, dukungan pengamanan itu juga harus paralel dengan peningkatan kesejahteraan rakyat setempat. Tanpa keduanya dilakukan paralel, kondisi kawasan perbatasan yang serba minim akan selamanya terbelenggu dalam dilema. (SF/ONG)