Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Sultan sebagai Capres Parpol Besar Dinilai Kecil

Kompas.com - 05/02/2009, 20:51 WIB

YOGYAKARTA, KAMIS — Pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bambang Purwoko, berpendapat, peluang Sultan HB X menjadi calon presiden dari partai politik besar dalam Pemilu Presiden 2009 relatif kecil. Sebaliknya, peluang Sultan akan lebih besar jika bersedia menjadi calon wakil presiden.

Bambang, Kamis (5/2) di Yogyakarta, menuturkan, parpol besar saat ini sudah memiliki capres sendiri, seperti PDI-P dan Partai Demokrat. Adapun Partai Golongan Karya yang menjadi rumah politik Sultan diprediksi akan condong memberikan dukungan untuk Ketua Umumnya, M Jusuf Kalla.

Jikapun ada skenario politik, Megawati bersedia mengalah menjadi cawapres dan Sultan sebagai capres, itu bakal sulit terwujud. Sebabnya, skenario tersebut akan menjadi bumerang bagi PDI-P dan Megawati. Pendukung setia Megawati akan kecewa sehingga akan meninggalkan PDI-P dan Megawati.  

"Akan lebih pas jika Sultan bersedia menjadi cawapres mendampingi capres yang kuat. Lebih baik jadi cawapres, tetapi menang daripada menjadi capres, tetapi kalah. Itu adalah kalkulasi rasional," ungkapnya.

Dengan menjadi wapres maka ide-ide perubahan dan konsep pembangunan Sultan tetap akan bisa diimplementasikan. Sebaliknya, jika tidak terpilih maka ide-ide perubahan itu akan kandas. Bambang yakin pendukung Sultan tidak akan marah dan sebaliknya tetap akan memberikan dukungan seandainya Sultan bersedia menjadi cawapres. Ia mengaku sudah bertemu dengan pendukung Sultan di Kalimantan dan daerah lainnya. Mereka menyatakan tetap mendukung Sultan jika akhirnya menjadi cawapres.

Menurut Bambang, Sultan harus menghitung peluang dan potensi dukungan berdasarkan kalkulasi realistis dan obyektif. Tidak hanya mengandalkan tekad untuk maju. Karena itu, Sultan perlu menghitung jumlah riil pendukung yang telah dimilikinya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com