JAKARTA, SENIN — Tren penurunan kemiskinan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menunjukkan pola yang fluktuatif karena kebijakan yang diambil tidak tepat. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan, saat diskusi "Akhir Tahun Evaluasi Pemerintahan SBY", di Jakarta, Senin (29/12).
"Indikator kemiskinan flukuatif, naik turun, karena kebijakan yang diambil tidak hati-hati dan kebablasan," kata Fadhil.
Fadhil memaparkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 126 persen tahun 2005 lalu dinilai tidak tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut melejitkan angka kemiskinan ke angka 17,6 persen pada periode berikutnya dari sebelumnya yang hanya 15,9 persen.
Berikut adalah angka kemiskinan sepanjang pemerintahan SBY-JK: tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 15,9 persen, tahun 2006 sekitar 17,6 persen, tahun 2007 sekitar 16,4 persen, dan pada bulan Maret 2008 sebesar 15,4 persen.
"Setidaknya hingga Maret 2008 sekitar 34,9 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan," tutur Fadhil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.