Anwar Ibrahim dan Peralihan Kekuasaan

Alhasil, 16 September berlalu tanpa peralihan kekuasaan. Kecuali sekadar melayangkan surat kepada PM Badawi. Menurut Anwar, surat tersebut menegaskan bahwa Pakatan Rakyat saat ini didukung mayoritas anggota parlemen. Ia meminta kesediaan Badawi bertemu untuk membahas masalah peralihan kekuasaan.

Badawi tidak membalas surat itu. Demikian pula ketika pekan berikutnya Anwar kembali mengirim surat. Isinya mendesak Badawi agar meminta parlemen bersidang untuk membuktikan bahwa ia didukung mayoritas.

Peristiwa ini menimbulkan kekecewaan para pendukung Anwar Ibrahim, yang begitu berharap akan terjadi peralihan kekuasaan. Kini mereka mulai meragukan klaim mengenai lebih dari 30 anggota parlemen BN yang siap membelot. Apalagi Anwar Ibrahim menolak mengumumkan nama-nama mereka, dengan alasan khawatir para wakil rakyat itu akan ditangkap.

Tetapi, jika dipahami logika peralihan kekuasaan dalam konteks perundang-undangan, Anwar Ibrahim telah berbuat maksimal dan bukan sekadar membual. Kepada Kompas di Kuala Lumpur, pertengahan Oktober lalu, Anwar mengatakan, ia sudah mengikuti aturan bagi kemungkinan suatu peralihan kekuasaan dengan mengirim dua surat kepada PM. Tetapi, PM Badawi menolaknya.

”Kami menghendaki peralihan kekuasaan secara aman dan damai. Bukan dengan kekuatan rakyat seperti di Filipina atau paksaan seperti di Bangkok saat ini,” ujarnya.

Dalam hal ini, sebagai mantan orang nomor dua dalam kepemimpinan UMNO, Anwar tahu apa risikonya jika oposisi memaksakan peralihan kekuasaan. Bukan mustahil UMNO akan memicu kerusuhan, seperti peristiwa rasial 13 Mei, yang menewaskan ratusan warga keturunan China dan India. Jalan bagi pemerintah memberlakukan keadaan darurat dan penangkapan.

Anwar memastikan rencana peralihan kekuasaan akan terwujud, tetapi tidak dalam waktu dekat, terutama karena mundurnya PM Badawi pada Maret mendatang berdampak pada rencana semula.

Tetap bertahan

Hingga saat ini Anwar Ibrahim tetap bertahan mengenai lebih dari 31 anggota parlemen BN siap lompat pagar. Dalam logika orang awam, jika hal itu terjadi, Pakatan Rakyat menjadi mayoritas (113 dari 222 kursi parlemen). Dengan sendirinya berhak membentuk pemerintahan baru.

Akan tetapi, Anwar tidak mengklaim sebagai mayoritas dalam sidang parlemen. Ini menimbulkan pertanyaan dan berbagai spekulasi. Penjelasan yang paling masuk akal adalah mayoritas yang disebut Anwar tidak mewakili rumpun Melayu.

Dalam bahasa lain, saat ini anggota parlemen Pakatan Rakyat 43 orang Melayu dan 39 non-Melayu. Besar kemungkinan 31 anggota parlemen BN yang akan membelot adalah non-Melayu sebab sulit membayangkan warga Melayu dari UMNO melakukan hal itu.