Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Harus Sering Melakukan Public Warning

Kompas.com - 19/11/2008, 20:30 WIB

JAKARTA, RABU - Untuk meminimalisir peredaran produk ilegal di pasaran, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM membeli contoh-contoh produk hampir setiap hari. Dalam setahun ada 8.000 produk yang dibeli. BPOM pun harus sering mengingatkan konsumen agar tidak membeli produk bermasalah.  

"Dalam dua-tiga hari, Balai POM selalu membeli contoh produk, lalu diuji. Jumlahnya tergantung anggaran Balai POM. Kalau ditemukan hal-hal positif mengandung bahan kimia obat, produsen akan diperintah untuk menarik produknya. Kalau perusahaannya fiktif, ya BPOM yang menarik produknya," kata Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM Ruslan Aspan di Jakarta, Rabu (19/11).  

Ruslan Aspan memaparkan, penarikan jenis produk yang berkaitan dengan stamina tubuh yang telah dilakukan oleh BPOM, yaitu pada tahun 2005 sebanyak 15 produk, 10 produk (tahun 2006), 30 produk (2007-2008). Sedangkan produk kecantikan, pelangsing, obat pegal linu, obat turun panas pada tahun 2005 ditarik sebanyak 123 produk, tahun 2006 sebanyak 128 produk, tahun 2007 ditarik 89 produk, dan tahun 2008 hingga bulan November sebanyak 81 produk.

Jumlah total penarikan produk di tahun 2005 sebanyak 56.639 box, tahun 2006 sebanyak 15.008 box, tahun 2007 sebanyak 38.678 box dan tahun 2008 sebanyak 208.091 box.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Suksmaningsih mengatakan, posisi konsumen di Indonesia semakin rawan karena makin gencarnya iklan-iklan yang tidak terkendali.

"Ada obat kuat yang mengklaim menggunakan bahan alami, ternyata memakai zat aktif dalam viagra. Nah informasi itu merugikan konsumen," kata Indah.

Melihat pengalaman BPOM dan kurangnya tenaga BPOM untuk mengawasi semua peredaran obat, YLKI menyarankan agar BPOM terus-menerus melakukan pengecekan secara rutin dan mengumumkannya kepada publik.

"Peraturan harus ditinjau ulang. Jangan cuma mengingatkan produsen, tapi juga harus mengingatkan konsumen. Bagaimana dengan barang yang sudah terlanjur dibeli konsumen? Dibiarkan saja? Harus ada perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan," kata Indah.

Jika BPOM melakukan uji produk dan mengumumkannya secara rutin dalam tempo tidak terlalu lama, menurut Indah Suksmaningsih, hal itu akan membuat produsen berpikir ulang. "Selama ini hukuman tidak menimbulkan efek jera pada produsen. Harus dibuat mekanisme agar produsen jera," kata Indah Suksmaningsih.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com