Salin Artikel

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku menghormati pilihan PDI-P jika betul akan berada di luar pemerintahannya kelak.

Menurutnya, setiap partai politik memang harus nyaman dengan apa pun pilihannya.

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya dalam sebuah wawancara stasiun televisi tentang ajakan merangkul PDI-P dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Maksud saya adalah, biarlah setiap partai politik, setiap kelompok, mengikuti hatinya mereka masing-masing. Kalau mereka umpamanya tidak berkenan untuk bergabung, tidak ada masalah, silakan. Tapi kita tetap bisa bersahabat, kita bisa tetap kerja sama," kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

Prabowo menegaskan, dirinya mempersilakan PDI-P ataupun partai politik lain untuk mengkritik pemerintahannya kelak.

Hal itu pun dinilai tidak menjadi masalah. Justru Prabowo akan berterima kasih kepada kelompok-kelompok di luar pemerintahannya.

"Kita sebagai pemimpin kalau dikritisi, kita harus terima kasih, oh saya harus lebih waspada, saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih baik komunikasi saya dan sebagainya. Kan begitu," ujar Menteri Pertahanan RI ini.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan partai banteng moncong putih.

Menurut Prabowo, banyak kader PDI-P yang hebat dan baik kepadanya.

"Ya saya kira tiap partai politik harus nyaman dengan pilihannya. Jadi kita akan menghormati. Saya juga terus terang saja banyak kawan di PDI-P dan PDI-P juga banyak kader-kader yang hebat dan baik ya kan," tutur dia.

Selain itu, Prabowo juga mengaku siap kapan pun untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, soal jadwal kapan keduanya bertemu akan ditentukan sesuai kenyamanan masing-masing.

"Ya saya katakan itu kan nanti, sesuai dengan kenyamanan masing-masing, dalam arti, ya saya setiap saat siap untuk berkomunikasi," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sebagai informasi, PDI-P disebut akan mengungkapkan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sikap itu bisa saja disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDI-P yang bakal dilakukan pada 24-26 Mei 2024.

Namun, PDI-P juga tidak menutup kemungkinan sikap itu disampaikan saat Kongres Partai yang belum dipastikan waktunya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/05/23/12165561/hormati-jika-pdi-p-pilih-di-luar-pemerintahan-prabowo-kita-tetap-bersahabat

Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke