Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

"Jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kita akan masih menunggu sebuah rapat kerja nasional yang tadi Mas Djarot (Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat) sudah informasikan detail tanggalnya, yaitu 24, 25, 26 Mei yang akan datang," kata Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam.

Basarah menjelaskan, peluang Megawati dan Prabowo bertemu tetap ada.

Apalagi, keduanya disebut tidak pernah memiliki persoalan pribadi. Keduanya juga dikenal sudah menjalin komunikasi dan hubungan baik sejak lama.

"Secara pribadi, hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik. Mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia, bangsa Indonesia tersebut," jelasnya.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, Megawati mengetahui porsi dan momentum yang tepat untuk melaksanakan pertemuan itu.

Sehingga, pertemuan yang sifatnya pribadi juga mungkin terjadi.

"Ibu Megawati adalah seorang tokoh bangsa yang tahu persis protokolernya, mana protokoler sebagai pribadi, seorang warga negara Indonesia, seperti beliau menuliskan di amicus curiae kemarin, kapan beliau sebagai seorang ibu, dan kapan beliau sebagai seorang ketua umum partai politik, dan kapan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kelima," ungkap Basarah.

"Karena memang tidak ada problem psikologis apapun antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo Subianto," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Seno, PDI-P menunggu semua tahapan di MK menyangkut perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo jadi bertemu.

"Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap," kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Seno menegaskan bahwa PDI-P kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang banyak dianggap sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

PDI-P masih menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai," ujar Seno.