Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai PDI-P berpeluang besar menjadi oposisi dalam pemerintahan capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikannya merespons pertanyaan soal kesiapan PDI-P menjadi oposisi di tengah isu putri dari Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, cenderung dekat dengan Prabowo Subianto.

“Jadi selama Ibu Megawati sebagai Ketum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegak,” kata Lili dalam Obrolan Newsroom di YouTube Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Meskipun memang Ketua DPP PDI-P yang juga putri dari Megawati, Puan Maharani disebut pernah ditugaskan menjalin komunikasi ke pihak Prabowo untuk mewujudkan pertemuan antara Megawati dan capres terpilih.

“Kan memang ada saya kira di partai politik itu, ada yang menyala, ada yang juga yang menjadi sejuk gitu. Tampaknya Ibu Puan ini langgamnya yang sejuk tadi gitu,” ucap dia.

Peneliti BRIN ini menambahkan, melihat dinamika yang ada, ada sebagian kader banteng yang ingin bergabung ke dalam koalisi pemerintahan yang akan datang, dan ada pula yang tidak.

Namun, ia menilai, keputusan akhir apakah PDI-P akan menjadi koalisi atau oposisi tetap berada di tangan Megawati.

Lili juga menilai Megawati adalah sosok yang tegas dalam mengambil keputusan.

“Menurut saya kan putusan pentingnya ada pada ibu Mega. Saya kan selalu kan pernah menyampaikan juga di Kompas kan bahwa saya percaya dengan sikap politik Ibu Megawati yang hitam putih, enggak pernah abu-abu. Iya iya, tidak tidak,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun menyorot soal pernyataan PDI-P yang kerap menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pemilu tahun ini.

Bahkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri turut membuat surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres.

“Sampai-sampai kemudian Ketua Umum Megawati sendiri menjadi amicus curiae,” ucap Lili.

Oleh karenanya, Lili menilai, akan sangat ironis jika PDI-P akhirnya bergabung setelah MK menolak gugatan yang diajukan Ganjar-Mahfud.

“Menjadi ironis ketika kemudian setelah pasca-putusan MK ini, PDI-P bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi akan menjadi kontraproduktif,” kata dia.

Menurutnya, PDI-P juga tidak akan memiliki nilai jual yang tinggi pada Pilpres 2029 apabila bergabung dengan koalisi pemerintahan selanjutnya.

Dia lantas mencontohkan kesuksesan PDI-P sebagai partai usai menjadi oposisi di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ketika PDI-P menjadi oposisi kan memberikan banyak keuntungan ketika dulu gitu pada masa Pak SBY gitu kan, 10 tahun,” ujar Lili.

Diketahui, belakangan muncul isu PDI-P dan kubu Prabowo-Gibran membuka jalan untuk menjalin rekonsiliasi politik.

Pihak Megawati dan Prabowo juga disebut sedang menjalin komunikasi agar kedua pimpinan partai itu bisa bertemu usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilpres.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah sebelumnya pernah mengatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menugaskan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto.

Adapun komunikasi tersebut akan menjadi pertimbangan apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa diwujudkan.

"Jadi, dari satu poin dan dua poin itu, muaranya, Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report," kata Said saat dihubungi, Senin (8/4/2024).

"Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu," lanjutnya.

Namun, hingga kini masih belum ada informasi lebih lanjut soal pertemuan Puan dan Prabowo akan dilaksanakan.